DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2021

Nomor: 74
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; 2021, No.1555 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor126);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 2021, No.1555 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
3.Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 2021, No.1555 keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
6.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan. dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
(2)Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3)Kedudukan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang 2021, No.1555 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
2. b.Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
3. c.Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
4. d.Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
(2)Standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
1. a.Identitas jabatan;
2. b.Kompetensi jabatan; dan
3. c.Persyaratan jabatan.
(3)Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
1. a.perencanaan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. b.pengadaan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; 2021, No.1555
3. c.pengembangan karier Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. d.pengembang kompetensi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. e.penempatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. f.promosi dan/atau mutasi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
7. g.uji kompetensi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
8. h.sistem informasi manajemen Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
9. i.kelompok rencana suksesi (talent pool) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

(1)Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama jabatan;
2. b.uraian/ikhtisar jabatan; dan
3. c.kode jabatan.
(2)Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(3)Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pangkat;
2. b.kualifikasi pendidikan;
3. c.jenis pelatihan;
4. d.ukuran kinerja jabatan; dan
5. e.pengalaman kerja.

Pasal 6

(1)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: 2021, No.1555
1. a.pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan;
2. b.perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. c.penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. d.perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan;
5. e.uji terap teknik produk kelautan dan perikanan; dan
6. f.pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan.
(2)Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.integritas;
2. b.kerja sama;
3. c.komunikasi;
4. d.orientasi pada hasil;
5. e.pelayanan publik;
6. f.pengembangan diri dan orang lain;
7. g.mengelola perubahan; dan
8. h.pengambilan keputusan.
(3)Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a.kamus Kompetensi Teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b.kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
c.kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2021, No.1555 4 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555 2021, No.1555

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017