DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2021

Nomor: 78
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan; 2021, No.1559 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 647); 2021, No.1559 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum.
3.Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Pengawas Perdagangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum.
4.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.
5.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 2021, No.1559 dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
6.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
7.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

Pasal 2

(1)Pengawas Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perdagangan pada instansi pembina dan instansi daerah.
(2)Kedudukan Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. 2021, No.1559
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengawas Perdagangan Ahli Pertama;
2. b.Pengawas Perdagangan Ahli Muda; dan
3. c.Pengawas Perdagangan Ahli Madya.

Pasal 4

(1)Pengawas Perdagangan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi.
(2)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.identitas jabatan;
2. b.kompetensi jabatan; dan
3. c.persyaratan jabatan.
(3)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi acuan paling sedikit untuk:
1. a.perencanaan Pengawas Perdagangan;
2. b.pengadaan instruktur Pengawas Perdagangan;
3. c.pengembangan karier Pengawas Perdagangan;
4. d.pengembangan kompetensi Pengawas Perdagangan;
5. e.penempatan Pengawas Perdagangan;
6. f.promosi dan/atau mutasi Pengawas Perdagangan;
7. g.uji kompetensi Pengawas Perdagangan;
8. h.sistem informasi manajemen Pengawas Pengawas Perdagangan; dan
9. i.kelompok rencana suksesi (talent pool) Pengawas Perdagangan.

Pasal 5

(1)Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama jabatan;
2. b.uraian/ikhtisar jabatan; dan
3. c.kode jabatan.
(2)Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis; 2021, No.1559
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(3)Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pangkat;
2. b.kualifikasi pendidikan;
3. c.jenis pelatihan;
4. d.ukuran kinerja jabatan; dan
5. e.pengalaman kerja.

Pasal 6

(1)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan terdiri atas:
1. a.penyusunan kebijakan bidang perdagangan;
2. b.pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa, dan kegiatan perdagangan;
3. c.penyelenggaraan sistem informasi perdagangan;
4. d.pengawasan barang, jasa, dan kegiatan perdagangan;
5. e.penataan jaringan distribusi perdagangan; dan
6. f.analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan.
(2)Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.integritas;
2. b.kerja sama;
3. c.komunikasi;
4. d.orientasi pada hasil;
5. e.pelayanan publik;
6. f.pengembangan diri dan orang lain;
7. g.mengelola perubahan; dan
8. h.pengambilan keputusan.
(3)Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa. 2021, No.1559

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan:

a.kamus Kompetensi Teknis pemerintahan di bidang perdagangan;
b.kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
c.kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.1559 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559 2021, No.1559

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017