Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
Isi peraturan
Menetapkan
menetapkan Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kernenterian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIANI LEMBAGA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIANILEMBAGA.
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
- 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- 4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
- 5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
Menetapkan Mengingat Ditetapkan di Jakarta Pad a tanggal 25 Februari 2011 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerianl Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- a.memberikan panduan bagi Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dalam menilai Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penilaian tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi secara obyektif, fair, transparan dan akuntabel;
- b.membantu Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dalam memahami dan memberikan umpan balik atas Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diajukan Kementerian/Lembaga.
Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi Kementerianl Lembaga digunakan untuk : KETIGA KEDUA PERTAMA
Membuka PDF…