DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik diperlukan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
c.bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kewenangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyusun kebijakan rencana kerja Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang SALINAN jdih.menpan.go.id Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA DI BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang diberi kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara.
4.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
5.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara.
6.Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar dan etika jdih.menpan.go.id profesi, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7.Rencana Kerja di bidang Manajemen ASN yang selanjutnya disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan rencana kegiatan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan di bidang Manajemen ASN.
8.Arah Kebijakan Manajemen ASN yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan Manajemen ASN yang berisi program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan Manajemen ASN dengan indikator yang terukur.

BAB II

SINKRONISASI RENCANA KERJA

Pasal 2

(1)Menteri melaksanakan sinkronisasi Rencana Kerja Kementerian, KASN, LAN, dan BKN.
(2)Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah instansi; dan
2. b.rencana pembangunan tahunan instansi.

Pasal 3

Sinkronisasi Rencana Kerja Kementerian, KASN, LAN, dan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara terencana sebelum dimulainya tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sinkronisasi Rencana Kerja Kementerian, KASN, LAN, dan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada Arah Kebijakan.
(2)Sinkronisasi Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penyusunan dan pertemuan pembahasan rancangan Rencana Kerja; dan
2. b.koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. jdih.menpan.go.id

Pasal 5

(1)Menteri menyampaikan agenda pelaksanaan penyusunan rancangan Rencana Kerja kepada pimpinan KASN, LAN, dan BKN.
(2)Kementerian, KASN, LAN, dan BKN menyusun bahan rancangan Rencana Kerja masing-masing dengan mengacu pada Arah Kebijakan, serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja periode sebelumnya.
(3)Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4)Kementerian, KASN, LAN, dan BKN mengirimkan bahan rancangan Rencana Kerja yang telah disusun kepada Menteri.
(5)Menteri melaksanakan pertemuan pembahasan untuk menghasilkan rancangan Rencana Kerja yang selaras antara Kementerian, KASN, LAN, dan BKN dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dikoordinasikan oleh Kementerian dan dihadiri oleh KASN, LAN, dan BKN;
2. b.pertemuan pembahasan dilaksanakan secara luring dan/atau daring;
3. c.kesepakatan terakhir hasil pertemuan pembahasan dituangkan dalam berita acara pertemuan pembahasan yang berisi rancangan Rencana Kerja yang selaras antara Kementerian, KASN, LAN, dan BKN; dan
4. d.berita acara pertemuan pembahasan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang kesekretariatan pada Kementerian, KASN, LAN, dan BKN.
(6)Dalam hal diperlukan, pertemuan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri perwakilan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau pakar yang relevan.

Pasal 6

Menteri dapat mendelegasikan tugas teknis pelaksanaan pertemuan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 7

(1)Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai rancangan Rencana Kerja Kementerian, KASN, LAN, dan BKN.
(2)Koordinasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: jdih.menpan.go.id
1. a.Menteri menyampaikan rancangan Rencana Kerja Kementerian, KASN, LAN, dan BKN sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan tembusan kepada Presiden; dan
2. b.melaksanakan sinergi hubungan fungsional dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai perwujudan praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan strategis nasional di bidang Manajemen ASN, Rencana Kerja Kementerian, KASN, LAN, dan/atau BKN dapat disesuaikan dengan mengikuti mekanisme ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Menteri dan pimpinan KASN, LAN, dan BKN melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pimpinan KASN, LAN, dan BKN memberikan laporan terkait hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.menpan.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 550

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SINKRONISASI RENCANA KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SINKRONISASI RENCANA KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014