Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disingkat SIPPN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, Direktur Utama BUMN, Direktur Utama BUMD wajib memastikan penyediaan informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2017 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 707 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Herman Suryatman LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL . BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di era globalisasi tuntutan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik harus disertai dengan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpatisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kesungguhan pemerintah dalam upaya penyediaan informasi publik telah dilakukan dengan terbitnya Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional. Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. B. Pengertian Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
C. Maksud Maksud Penyediaan Informasi Pelayanan Publik dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional:
D. Tujuan Penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPPN bertujuan untuk:
E. Asas Prinsip penyediaan informasi informasi pelayanan publik dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah sebagai berikut:
F. Sarana
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SIPPN A. Tanggung Jawab Kementerian PANRB bertanggung jawab dalam pengelolaan SIPPN. B. Tugas
BAB III PENYEDIAAN INFORMASI DAN BERITA PELAYANAN PUBLIK DALAM SIPPN A. Penyediaan Informasi Pelayanan Publik Informasi Pelayanan Publik yang disediakan dalam SIPPN meliputi:
B. Penyediaan Berita Penyelenggara wajib menyediakan informasi dalam bentuk pemberitaan mengenai kejadian aktual yang berkaitan dengan pelayanan publik dan dikemas secara menarik. BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKKAN ADMIN INSTANSI A. Syarat Admin Instansi
B. Tata Cara penunjukan Admin Instansi
BAB V TATA CARA PERMINTAAN AKUN ADMIN INSTANSI DAN SUB ADMIN A. Tata Cara Permintaan Akun Admin Instansi Penyelenggara mengajukan permintaan akun Admin Instansi ke Pengelola SIPPN melalui email ke adminsippn@menpan.go.id atau melalui pos ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jenderal Sudirman kav. 69, Jakarta Selatan, 12190 dengan melampirkan surat permintaan resmi dari Instansi. B. Tata Cara Permintaan Akun Sub Admin Admin Instansi membuat akun dan kata sandi untuk Sub Admin. Setelah berhasil login pertama kali sub admin wajib mengganti kata sandi. BAB VI TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAHARUAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK A. Petunjuk untuk Login B. Petunjuk Pengisian Profil C. Registrasi Informasi Pelayanan Publik D. Registrasi Group BAB VII PENILAIAN KINERJA DAN PEMERINGKATAN Sesuai dengan tugas Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian kinerja dan pemeringkatan Penyelenggara, maka hasil penilaian terhadap kualitas informasi pelayanan publik yang ada di SIPPN akan menjadi salah satu faktor penilaian kinerja dan pemeringkatan bagi Penyelenggara. BAB VIII PEMBINAAN Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIPPN, Pimpinan unit Penyelenggara melakukan pembinaan terhadap unit pelayanannya melalui fasilitasi dan pendampingan kepada Sub Admin terkait SIPPN. BAB IX EVALUASI
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ASMAN ABNUR
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)