DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 20016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Penyelenggara Negara di lingkungkan Kementerian terdiri atas:

a.Menteri;
b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
d.Pejabat lain yang disamakan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
e.Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib:

a.Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; dan
b.Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan dan/atau berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik setiap tanggal 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN dilakukan melalui Aplikasi e-LHKPN yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. a.Melalui aplikasi LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
(3)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Koordinator yaitu Sekretaris Kementerian
2. b.Wakil Koordinator yaitu Kepala Biro SDM dan Umum;
3. c.Sekretaris yaitu Kepala Bagian SDM; dan
4. d.Administrator yaitu Auditor di Inspektorat dan Bagian SDM pada Biro SDM dan Umum.
(3)Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; dan
2. b.Administrator bertugas untuk: 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e- LHKPN; 3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak menaati Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1015

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026