Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ini digunakan sebagai sistem peta jalan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
. . .
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd YUDDY CHRISNANDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Dengan adanya akses yang seluas-luasnya ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima.
BAB I
dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabelsesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorongpeningkatan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL NOMOR : 3 TAHUN 2015 TANGGAL : 8 Januari 2015 penyelenggara… kinerjapenyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Saat ini kondisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara belum menunjukkan kondisi pengelolaan yang efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial, tidak terkoordinir dan terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pengelolaan pengaduan tidak efektif dan tidak efisien, misalnya terjadinya duplikasi penanganan pengaduan, yaitu satu substansi pengaduan diselesaikan oleh beberapa organisasi penyelenggara, dan sebaliknya bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan masing- masing organisasi penyelenggara beranggapan bahwa substansi pengaduan bukan menjadi bidang tugasnya. Agar SP4N tersebut dapat dibentuk sebagaimana yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tahapan atau langkah-langkah kegiatan secara terstruktur dan realistis dalam suatu Road Map (peta jalan) pengembangannya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. PENGERTIAN Dalam Peraturan Menteri atau Pedoman ini, yang dimaksud dengan :
C. MAKSUD Menjadi acuan bagi Penyelenggara dalam melakukan tahapan atau langkah-langkah kegiatan untuk mewujudkan SP4N. D. TUJUAN Mewujudkankesamaanpemahaman, kesatuan langkah, dan tindakan pada seluruh Penyelenggara dalammewujudkan SP4N. E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup RoadMap ini meliputi:
maupun… BAB II… BAB II KONDISI AWAL DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL A. KONDISI AWAL Kondisi awal SP4N adalah kondisi awal keberadaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada saat Peraturan Menteri PANRB ini ditetapkan yang berada di lingkungan Penyelenggara. Kondisi awal tersebut secara umum digambarkan sebagai berikut:
Kondisi awal angka 1 sampai dengan 3 rata-rata di atas mencapai 90 %, sedangkan kondisi awal angka 4 mencapai rata-rata di bawah 10 %. Kondisi tersebut merupakan hambatan sekaligus tantangan dalampengembangan SP4N. Disamping itu sumberdaya manusia yang mendukung pengelolaan pengaduan pelayanan publik cenderung tidak memadai dan hampir tidak pernah diberikan pelatihan secara khusus untuk mengelola pengaduan pelayanan publik. Dalam pada itu pengelolaan pengaduan pelayanan publik tersebut sebagian tidak memiliki mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Di lain pihak, masyarakat sebagian besar masih bersikap permisif dan belum berani untuk menyampaikan pengaduan, karena masih ada anggapan bahwa dengan mengadu malahan akan merugikan diri sendiri. Disamping itu kesadaran masyarakat untuk mengadu masih rendah, sehingga kotak pengaduan yang disediakan atau sarana pengaduan relatif tidak dimanfaatkan. Dalam pada itu, ada juga sebagian masyarakat menganggap pengaduan itu tidak berguna, karena tidak ada tindak lanjut pengaduan yang disampaikan. Bagi penyelenggara, pengaduan yang secara terbuka tidak diketahui oleh masyarakat luas, tidak menjadi pendorong untuk menangani pengaduan secara serius. Pengaduan secara terbukatersebut sejalan dengan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang rendah, mengakibatkan pengelolaanpengaduan pelayanan publik tidak transparan dan tidak akuntabel. B. KONDISI YANG DIHARAPKAN Pada Tahun 2017 integrasivertikal danhorizontal pengelolaan SP4N, dimana akan dicapai kondisi sebagai berikut:
sehingga… BAB III… BAB III TAHAPAN PEMBANGUNAN SP4N A. Tahapan pembangunan SP4N dilakukan dalam 3 (tiga) tahun, sebagai berikut :
1) Terwujudnya penyelenggara yang mampu merespondanmenindaklanjutikeluhan/pengaduan. 2) Kesadaranmasyarakatmeningkat dan berani menyampaikan pengaduan pelayanan publik.
1) Penyiapansarana/prasaranapengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. 2) Peningkatankapasitasindividu/pengelola, organisasi, dan sistem pengelolaanpengaduan pelayanan publik. 3) Pembentukan kelembagaan pengaduan dan pengelola pengaduan yang kompeten. 4) Pembentukanmekanisme dan prosedur pengaduan pelayanan publik. 5) Pemantauansecararutin. 6) Pelaksanaan Evaluasisecaraperiodik.
1) Pengintegrasian sistem pengelolaanpengaduan yang sudahadadi lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta organisasi penyelenggara pelayanan publik denganSP4N. 2) Peningkatankapasitasindividu/pengelola, organisasi, dan sistem dalam pengelolaanpengaduan pelayanan publik. 3) Pemantauansecararutin. 4) Pelaksanaan evaluasisecaraperiodik.
1) Peningkatan kapasitas individu/pengelola, organisasi, dan sistem dalampengelolaan pengaduan pelayanan publik. 2) Pengembangankehandalan SP4N. 3) Pemantapan Call Centre Nasional. 4) Pemantauansecararutin. 5) Pelaksanaanevaluasisecaraperiodik. menyampaikan…
C. Tahapan Pengembangan Tahun 2018 dan tahun 2019 merupakan tahapan pengembangan lebih lanjut SP4N setelah pembangunan SP4N. Tahapan tersebut merupakan tahapan perbaikan, penyempurnaan, dan pemantapan dalam pelaksanaan outcome, target dan program yang telah dilakukan pada tahapan pembangunan SP4N periode tahun 2015, 2016, dan 2017. BAB IV… BAB IV P E N U T U P Road Map Pengembangan SP4N merupakan peta jalan proses pengelolaan pengaduan mulai dari penetapan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sampai dengan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari sistem manual ke sistem elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, diharapkan akan diperoleh kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan, sekaligus sebagai alat kontrol pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahwajib untuk menindaklanjutiRoadMap Pengembangan SP4N ini ke dalam rencana aksi implementasi pengembangan SP4N. Rencana aksi tersebut sekurang- kurangnya memuat tahapan kegiatan, waktu penyelesaian, anggaran yang diperlukan dan penanggung jawab setiap tahapan kegiatan serta ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd YUDDY CHRISNANDI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)