Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5357);
517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 37 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Herman Suryatman 6 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIKDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018 PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Visi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan upaya luar biasa. Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah memberlakukan kebijakan One Agency One Innovation yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun. Agar pembentukan inovasi pelayanan publik muncul dari persaingan yang sehat antarinstansi dan daerah serta memenuhi persyaratan objektif penilaian sebagai sebuah inovasi, maka dilakukan Kompetisi. Dalam rangka memberikan panduan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tersebut, maka diperlukan pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. B. Tema Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 yaitu “Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. C. Tujuan Penyelenggaraan kompetisi bertujuan untuk:
D. Persyaratan Persyaratan inovasi yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi adalah:
BAB II PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI A. Penyelenggara Kompetisi
B. Tim Evaluasi Bertugas melakukan penilaian (desk evaluation) proposal inovasi pelayanan publik yang lolos seleksi administrasi. C. Tim Panel Independen Bertugas melakukan penilaian presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Top Inovasi Pelayanan Publik. D. Peserta Kompetisi
E. Sarana Kompetisi Sarana yang digunakan dalam proses kompetisi adalah Sinovik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi Admin Lokal; 2) memandu secara teknis Admin Lokal dan UIP dalam penggunaan Sinovik; 3) memfasilitasi TE dan TPI sesuai tahapan penilaian kompetisi.
1) Admin Lokal kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara yaitu Biro Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi di lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara melalui Sinovik. 2) Admin Lokal pemerintah daerah yaitu Biro/Bagian Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah melalui Sinovik. 3) Admin Lokal bertugas dengan cara: a) membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi UIP; b) memandu secara teknis UIP dalam penggunaan Sinovik; c) mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal yang dibuat oleh UIP; d) mengajukan proposal yang dibuat oleh UIP kepada Admin Kementerian. BAB III KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI A. Kriteria Inovasi Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
B. Kategori Kompetisi Kategori kompetisi terdiri atas:
BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI SERTA SISTEMATIKA PROPOSAL INOVASI A. Tahapan Kompetisi Tahapan kompetisi terdiri dari:
1) waktu pelaksanaan minimal 1 (satu) tahun implementasi inovasi; 2) kelengkapan jawaban sesuai dengan sistematika penyusunan proposal sesuai ketentuan; 3) kelengkapan dokumen pendukung. Tahap ini menghasilkan proposal inovasi pelayanan publik yang lolos Seleksi Administrasi.
1) meminta penjelasan kepada TE atas daftar nominator Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018; 2) menentukan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang selanjutnya diumumkan secara luas melalui media massa dan web Kementerian PANRB guna mendapatkan opini dari masyarakat. Apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan menteri. Ketentuan diskualifikasi dapat diberlakukan apabila ditemukan ketimpangan antara penilaian proposal dengan fakta di lapangan.
1) Penyajian dengan total bobot 40%; 2) Substansi dengan total bobot 60%.
1) TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan. 2) TPI dapat meminta TE untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. 3) TPI dapat menugaskan mystery shopper untuk melakukan observasi terhadap Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. 4) Hasil verifikasi dan observasi lapangan menjadi pertimbangan bagi TPI dalam menentukan inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2018.
1) Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TPI menentukan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018. 2) Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan Menteri.
1) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 menerima penghargaan berupa sertifikat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik; 2) Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018 menerima penghargaan berupa piala dan menjadi pertimbangan untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID). 3) Penghargaan khusus antara lain diberikan pihak swasta/dunia usaha yang terlibat dalam proses pembentukan inovasi dan Aparatur Sipil Negara yang dianggap mempunyai peran luar biasa dalam proses pembentukan inovasi berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Panel Independen. B. Jadwal Kompetisi Kompetisi diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut:
Rincian pengaturan waktu sebagaimana angka 1, 2, 3, dan 4 di atas ditetapkan oleh penyelenggara. C. Sistematika Proposal Inovasi Proposal inovasi disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut: Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi A. Analisis Masalah (5%)
Kelompok sosial mana saja yang terpengaruh misalnya kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, lansia, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis; dan dalam hal apa? Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 500 kata. B. Pendekatan Strategis (20%)
Uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 600 kata.
Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata. C. Pelaksanaan dan Penerapan (35%)
Unggah rencana aksi tersebut (ukuran berkas maksimal 2 MB atau kurang dari 5 halaman). Jawaban disampaikan dalam paling banyak 600 kata.
Jelaskan peran dari masing-masing pemangku kepentingan. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 300 kata. Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi
Jika ada, uraikan mekanisme pengelolaan sumber daya yang lain seperti pola kemitraan, swadaya masyarakat, CSR, dan lain-lain. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 500 kata.
Jawaban disampaikan dalam paling banyak 400 kata.
Jawaban disampaikan dalam paling banyak 400 kata.
Jawaban disampaikan dalam paling banyak 300 kata. Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi D.Dampak Sebelum dan Sesudah (25%)
Jawaban disampaikan dalam paling banyak 700 kata.
Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan dokumen lainnya sebagai bukti perbedaan tersebut. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 700 kata.
Jawaban disampaikan dalam paling banyak 300 kata. E. Keber- lanjutan (15%)
Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata. Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi
Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi oleh unit pelayanan publik lain di instansi daerah, nasional dan/atau internasional. Jelaskan hal-hal apa saja yang dapat direplikasi dari inovasi ini. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 500 kata. BAB VI PENUTUP Agar kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, penyelenggara dapat berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk melakukan sosialisasi peraturan menteri ini dengan sebaik-baiknya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ASMAN ABNUR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)