1.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan sederhana;
2.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan menengah;
3.melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
4.melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Etil Alkohol;
5.melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Hasil Tembakau;
6.melaksanakan pemeriksaan badan;
7.melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut;
8.melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara;
9.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang kargo bandara;
10.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
11.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
12.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
13.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
14.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
15.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
16.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
17.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian, pembekuan, dan/atau pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
18.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
19.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
20.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
21.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
22.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan kepabeanan berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
23.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat nasional;
24.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
25.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
26.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
27.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Pembayaran Berkala;
28.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Pembebasan Cukai;
29.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemusnahan pita cukai/Barang Kena Cukai (BKC);
30.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
31.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pengembalian Cukai/Pita Cukai;
32.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Penundaan Pembayaran;
33.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
34.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerimaan Laporan Pajak Rokok;
35.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka analisis Dokumen Cukai;
36.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori II;
37.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori III;
38.melaksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai;
39.melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota II;
40.melaksanakan program mutu kategori IV;
41.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota V;
42.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I;
43.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Analis;
44.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis;
45.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota I;
46.melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota II;
47.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota I;
48.melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
49.melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
50.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
51.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus lainnya;
52.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
53.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
54.membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai;
55.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori III;
56.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori III;
57.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
58.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
59.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
60.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori III;
61.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota III;
62.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
63.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk Client Coordinator (CC) Umum;
64.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
65.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai;
66.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Agent Senior;
67.menyiapkan bahan kategori II kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
68.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota II;
69.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota II;
70.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota III;
71.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota II;
72.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota II;
73.menyiapkan bahan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
74.melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program sederhana;
75.melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori sederhana;
76.menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
77.melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
78.melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
79.melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
80.melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
81.melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
82.melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
83.melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori I;
84.melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori I;
85.membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
86.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
87.melaksanakan penyiapan dalam rangka Analyzing Point kepabeanan dan cukai;
88.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori III;
89.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
90.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori III;
91.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II;
92.Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori II;
93.melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Trainer;
94.melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
95.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
96.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
97.melaksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
98.melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I.
15.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota II;
16.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II;
17.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II;
18.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II;
19.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota II;
20.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai sebagai Anggota II;
21.melaksanakan program mutu kategori III;
22.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota IV;
23.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua;
24.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis II;
25.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis II;
26.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua;
27.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
28.melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori II;
29.melaksanakan penelitian dokumen cukai;
30.melaksanakan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
31.melaksanakan penelitian dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
32.melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Bayar);
33.melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Non-Bayar);
34.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
35.melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan lanjutan dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
36.melaksanakan penyiapan bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
37.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit investigasi;
38.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) Program Audit;
39.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih;
40.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
41.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori II;
42.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
43.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
44.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
45.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori II;
46.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
47.melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
48.melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
49.melaksanakan pengumpulan data dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk Client Coordinator (CC) MITA/ Client Manager (CM) AEO;
50.melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
51.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader Inbound;
52.menyiapkan bahan kategori I kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
53.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota I;
54.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota I;
55.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota II;
56.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota I;
57.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota I;
58.melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program kompleks;
59.melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
60.melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori kompleks;
61.melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
62.melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
63.melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
64.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
65.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
66.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
67.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori II;
68.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori I;
69.Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori I;
70.melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
71.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
72.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah; dan
73.melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua.
1.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan tinggi;
2.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang pindahan;
3.melaksanakan evaluasi program mutu kategori II;
4.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota III;
5.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas;
6.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas II;
7.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas II;
8.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Pengawas;
9.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai;
10.melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori I;
11.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori III yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
12.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
13.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
14.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
15.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
16.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;
17.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori I;
18.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
19.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
20.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
21.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori I;
22.menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
23.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
24.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
25.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori I;
26.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional; dan
27.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional.
1.melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
3.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
4.melaksanakan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
5.melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
6.melaksanakan analisis dalam rangka penetapan Hubungan Keterkaitan;
7.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai(LACK);
8.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
9.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
10.melaksanakan analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
11.melaksanakan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
12.melaksanakan analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
13.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
14.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut;
15.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
16.melaksanakan analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
17.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
18.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
19.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
20.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
21.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
22.melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
23.melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
24.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
25.melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
26.melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
27.melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
28.melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Laporan Periodik terkait pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan;
29.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
30.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
31.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I;
32.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I;
33.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota I;
34.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota I;
35.melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota I;
36.melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota I;
37.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I;
38.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I;
39.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Anggota I;
40.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota I;
41.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I;
42.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I;
43.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I;
44.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I;
45.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I;
46.melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota I;
47.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori I;
48.melaksanakan program mutu kategori II
49.melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota I;
50.melaksanakan evaluasi program mutu kategori III;
51.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota II;
52.melaksanakan pengendalian rekaman mutu;
53.melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota;
54.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis I;
55.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis I;
56.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori II yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
57.melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat sederhana;
58.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk audit yang berskala nasional;
59.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
60.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
61.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
62.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
63.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
64.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit investigasi;
65.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
66.melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Sederhana;
67.melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai verifikator;
68.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
69.melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
70.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
71.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK;
72.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
73.melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
74.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
75.melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
76.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
77.melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
78.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
79.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
80.melaksanakan analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
81.melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (KPU) atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
82.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;
83.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
84.melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
85.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator (CC) Umum;
86.melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor;
87.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader Email, Outbond, and Social Media (EOS);
88.melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal kepabeanan dan cukai;
89.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Ketua Tim;
90.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Ketua Tim;
91.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota I;
92.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Ketua Tim;
93.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim;
94.melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
95.menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
96.melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
97.melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
98.merancang skenario pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
99.melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
100.melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
101.melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori II;
102.melakukan pengelolaan Kualitas data kepabeanan dan cukai;
103.melakukan pengelolaan akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
104.melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori II;
105.melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
106.melaksanakan Analyzing Point kepabeanan dan cukai;
107.melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer;
108.melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
109.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
110.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
111.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai;
112.melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik;
113.Membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai; dan
114.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala.
1.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
4.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
5.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
6.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
7.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
8.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan, dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
9.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
10.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
11.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
12.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
13.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
14.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
15.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
16.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
17.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala;
18.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
19.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
20.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
21.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
22.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
23.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
24.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
25.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
26.melaksanakan telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
27.melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, atau jabatan yang setingkat;
28.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di KPPBC;
29.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di KPPBC;
30.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
31.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
32.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) di KPPBC;
33.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC;
34.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC;
35.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC;
36.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Ketua;
37.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Ketua;
38.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua;
39.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua;
40.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Ketua;
41.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Ketua;
42.melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai ketua;
43.melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai ketua;
44.melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai ketua;
45.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua;
46.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua;
47.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan Kepabeanan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Ketua;
48.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua;
49.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua;
50.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua;
51.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua;
52.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua;
53.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua;
54.melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Anggota;
55.melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Anggota;
56.melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Anggota;
57.melaksanakan program mutu kategori I;
58.melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua;
59.melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Anggota;
60.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota I;
61.melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman mutu;
62.melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
63.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas I;
64.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas I;
65.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah;
66.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
67.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
68.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning;
69.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
70.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
71.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau;
72.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
73.melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Merah;
74.melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Hijau;
75.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori I yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
76.melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat menengah;
77.melaksanakan penelitian ulang;
78.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk audit yang berskala nasional;
79.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
80.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
81.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
82.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
83.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus lainnya;
84.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit investigasi;
85.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
86.melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Menengah;
87.melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai evaluator;
88.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan;
89.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
90.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
91.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
92.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
93.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
94.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Supervisor;
95.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
96.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
97.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
98.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
99.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
100.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
101.melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Pusat atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
102.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
103.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di KPPBC;
104.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator (CC) MITA/Client Manager (CM) AEO;
105.melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
106.melakukan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
107.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Supervisor;
108.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Penanggung jawab;
109.melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori I sebagai Ketua;
110.melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori II sebagai Pengendali;
111.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor;
112.melakukan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai sebagai project manager;
113.melakukan pengelolaan Standarisasi data kepabeanan dan cukai;
114.melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
115.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas model/kriteria analisis pengolahan informasi tingkat nasional;
116.melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
117.melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
118.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
119.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
120.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai;
1.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
2.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
3.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
4.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
5.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
6.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
7.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
8.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
9.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
10.melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai anggota;
11.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
12.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
13.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat;
14.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
15.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
16.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai;
17.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
18.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator(AEO);
19.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
20.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
21.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
22.melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Ketua;
23.melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Ketua;
24.melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Ketua;
25.melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Ketua;
26.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Ketua;
27.melaksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
28.melaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
29.melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Anggota;
30.melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri;
31.melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, atau jabatan yang setingkat;
32.melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat tinggi;
33.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengendali Teknis Audit untuk audit yang berskala nasional;
34.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
35.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
36.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
37.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
38.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus lainnya;
39.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit investigasi;
40.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA):
41.melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Tinggi;
42.melaksanakan Quality Assurance proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Anggota;
43.melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai eksaminator;
44.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penelitian dokumen keberatan;
45.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Keberatan;
46.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
47.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
48.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
49.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
50.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Koordinator;
51.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Strategi Penanganan Perkara Hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
52.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas mediasi, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
53.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
54.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
55.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
56.melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
57.melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
58.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Penanggung jawab;
59.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Pengendali;
60.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Penanggung jawab;
61.melaksanakan penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
62.melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai;
63.melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
64.melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
65.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
66.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
67.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai;