DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PANRB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 593); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2)LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
c.fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional; 3
d.pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
e.pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
f.pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas :

a.Kepala;
b.Bagian Umum;
c.Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan;
d.Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran LPMP;
b.pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan dan kehumasan;
c.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara;
d.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
e.pelaksanaan urusan keuangan; dan
f.penyusunan laporan LPMP.

Pasal 7

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga;
b.Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian; dan
c.Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara. 4
(2)Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
(3)Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyxisunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan LPMP.

Pasal 9

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c.supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
d.pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.pelaksanaan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan; dan
f.evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PANRB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 593); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2)LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
c.fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional; 3
d.pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
e.pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
f.pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas :

a.Kepala;
b.Bagian Umum;
c.Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan;
d.Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran LPMP;
b.pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan dan kehumasan;
c.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara;
d.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
e.pelaksanaan urusan keuangan; dan
f.penyusunan laporan LPMP.

Pasal 7

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga;
b.Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian; dan
c.Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara. 4
(2)Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
(3)Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyxisunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan LPMP.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c.supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
d.pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.pelaksanaan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan; dan
f.evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.