DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

a.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi; jdih.kemdikbud.go.id
c.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
d.Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e.Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
f.Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
g.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
h.Balai Pelestarian Cagar Budaya;
i.Balai Pelestarian Nilai Budaya;
j.Museum Nasional;
k.Museum Basoeki Abdullah;
l.Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
m.Museum Kebangkitan Nasional;
n.Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti;
o.Museum Sumpah Pemuda;
p.Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
q.Galeri Nasional Indonesia;
r.Balai Konservasi Borobudur;
s.Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
t.Balai Arkeologi;
u.Balai Bahasa;
v.Kantor Bahasa;
w.Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan;
x.Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan; dan
y.Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PPPPTK Bahasa;
2. b.PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
3. c.PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. d.PPPPTK Matematika;
5. e.PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam; dan
6. f.PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa.
(3)PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(4)PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
b.pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
c.pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
e.pelaksanaan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Bagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan; jdih.kemdikbud.go.id
c.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
e.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
f.pelaksanaan urusan barang milik negara.

BAB III

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 9

(1)Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMPV merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi.
(2)BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.BBPPMPV Seni dan Budaya;
2. b.BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik;
3. c.BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
4. d.BBPPMPV Pertanian;
5. e.BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan
6. f.BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika.
(3)BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
(4)BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 10

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
c.pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
d.pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
e.pengelolaan data dan informasi;
f.pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
g.pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
h.pelaksanaan urusan administrasi.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

a.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi; jdih.kemdikbud.go.id
c.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
d.Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e.Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
f.Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
g.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
h.Balai Pelestarian Cagar Budaya;
i.Balai Pelestarian Nilai Budaya;
j.Museum Nasional;
k.Museum Basoeki Abdullah;
l.Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
m.Museum Kebangkitan Nasional;
n.Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti;
o.Museum Sumpah Pemuda;
p.Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
q.Galeri Nasional Indonesia;
r.Balai Konservasi Borobudur;
s.Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
t.Balai Arkeologi;
u.Balai Bahasa;
v.Kantor Bahasa;
w.Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan;
x.Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan; dan
y.Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PPPPTK Bahasa;
2. b.PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
3. c.PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. d.PPPPTK Matematika;
5. e.PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam; dan
6. f.PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa.
(3)PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(4)PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
b.pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
c.pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
e.pelaksanaan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Bagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan; jdih.kemdikbud.go.id
c.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
e.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
f.pelaksanaan urusan barang milik negara.

BAB III

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 9

(1)Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMPV merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi.
(2)BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.BBPPMPV Seni dan Budaya;
2. b.BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik;
3. c.BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
4. d.BBPPMPV Pertanian;
5. e.BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan
6. f.BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika.
(3)BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
(4)BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 10

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
c.pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
d.pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
e.pengelolaan data dan informasi;
f.pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
g.pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
h.pelaksanaan urusan administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022