DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)PPPPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
b.pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
c.fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
e.evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPPPTK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.PPPPTK Bahasa;
b.PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
c.PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
d.PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
e.PPPPTK Matematika;
f.PPPPTK Pertanian;
g.PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam;
h.PPPPTK Seni dan Budaya;
i.PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri;
j.PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika;
k.PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik; dan
l.PPPPTK Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa.

Pasal 5

PPPPTK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Bagian Umum;
c.Bidang Program dan Informasi;
d.Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan PPPPTK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran PPPPTK;
b.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan;
c.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
d.pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 8

(1)Bagian Umum pada PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf k terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; b.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
2. c.Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian.
(2)Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
(3)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.
(4)Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.

Pasal 9

(1)Bagian Umum pada PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
2. b.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
(2)Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
(3)Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.

Pasal 10

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, kerja sama antar lembaga serta pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)PPPPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
b.pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
c.fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
e.evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPPPTK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.PPPPTK Bahasa;
b.PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
c.PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
d.PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
e.PPPPTK Matematika;
f.PPPPTK Pertanian;
g.PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam;
h.PPPPTK Seni dan Budaya;
i.PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri;
j.PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika;
k.PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik; dan
l.PPPPTK Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa.

Pasal 5

PPPPTK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Bagian Umum;
c.Bidang Program dan Informasi;
d.Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan PPPPTK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran PPPPTK;
b.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan;
c.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
d.pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 8

(1)Bagian Umum pada PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf k terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; b.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
2. c.Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian.
(2)Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
(3)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.
(4)Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.

Pasal 9

(1)Bagian Umum pada PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
2. b.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
(2)Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
(3)Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.