DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
3.Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
4.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
5.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
6.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi layanan informasi publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.PPID;
b.Atasan PPID; dan
c.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 3

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.PPID Kementerian; dan
2. b.PPID Unit Pelaksana Teknis (PPID UPT).
(2)PPID Kementerian sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan kehumasan.
(3)PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada UPT masing- masing.
(5)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing.

Pasal 4

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.Atasan PPID Kementerian; dan
2. b.Atasan PPID UPT.
(2)Atasan PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)Atasan PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pimpinan UPT masing-masing.

Pasal 5

(1)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian; dan
2. b.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian.
(4)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(5)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(6)Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan UPT masing-masing.
(7)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing.

BAB III

KATEGORI INFORMASI

Pasal 6

(1)PPID Kementerian bertugas:
1. a.mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian;
2. b.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik Kementerian yang bersifat terbuka;
3. c.melakukan pembinaan terhadap PPID UPT;
4. d.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan; dan
5. e.menyelesaikan sengketa informasi publik Kementerian.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

(1)PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:
1. a.mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing;
2. b.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik UPT yang bersifat terbuka;
3. c.mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan
4. d.menyelesaikan sengketa informasi publik UPT.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UPT bertanggung jawab kepada PPID Kementerian.

Pasal 8

Atasan PPID Kementerian atau PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:

a.atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian atau PPID UPT;
b.mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian atau PPID UPT;
c.mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian atau PPID UPT;
d.mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
e.memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

Pasal 9

Tim pertimbangan pelayanan informasi bertugas memberi pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

Pasal 10

(1)PPID Kementerian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yang berasal dari masing-masing Unit Organisasi dan diangkat oleh PPID Kementerian atas persetujuan pemimpin Unit Utama.
(2)PPID UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yag berasal dari UPT masing-masing dan diangkat oleh PPID UPT yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
3.Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
4.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
5.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
6.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi layanan informasi publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.PPID;
b.Atasan PPID; dan
c.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 3

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.PPID Kementerian; dan
2. b.PPID Unit Pelaksana Teknis (PPID UPT).
(2)PPID Kementerian sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan kehumasan.
(3)PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada UPT masing- masing.
(5)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing.

Pasal 4

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.Atasan PPID Kementerian; dan
2. b.Atasan PPID UPT.
(2)Atasan PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)Atasan PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pimpinan UPT masing-masing.

Pasal 5

(1)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian; dan
2. b.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian.
(4)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(5)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(6)Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan UPT masing-masing.
(7)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing.

BAB III

KATEGORI INFORMASI

Pasal 6

(1)PPID Kementerian bertugas:
1. a.mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian;
2. b.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik Kementerian yang bersifat terbuka;
3. c.melakukan pembinaan terhadap PPID UPT;
4. d.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan; dan
5. e.menyelesaikan sengketa informasi publik Kementerian.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

(1)PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:
1. a.mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing;
2. b.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik UPT yang bersifat terbuka;
3. c.mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan
4. d.menyelesaikan sengketa informasi publik UPT.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UPT bertanggung jawab kepada PPID Kementerian.

Pasal 8

Atasan PPID Kementerian atau PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:

a.atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian atau PPID UPT;
b.mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian atau PPID UPT;
c.mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian atau PPID UPT;
d.mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
e.memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

Pasal 9

Tim pertimbangan pelayanan informasi bertugas memberi pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

Pasal 10

(1)PPID Kementerian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yang berasal dari masing-masing Unit Organisasi dan diangkat oleh PPID Kementerian atas persetujuan pemimpin Unit Utama.
(2)PPID UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yag berasal dari UPT masing-masing dan diangkat oleh PPID UPT yang bersangkutan.