DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011

Nomor: 50
Tahun: 2011
Ditetapkan: 29 November 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun www.djpp.depkumham.go.id 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
3.Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang menduduki jabatan pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya.
4.Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apa pun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
6.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi layanan informasi publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.PPID;
b.Atasan PPID; dan
c.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 3

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
1. a.PPID Kementerian;
2. b.PPID perguruan tinggi negeri;
3. c.PPID koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
4. d.PPID unit pelaksana teknis.
(2)PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas.
(3)PPID perguruan tinggi negeri dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemimpin perguruan tinggi negeri.
(4)PPID koordinasi perguruan tinggi swasta dijabat oleh pejabat yang ditunjuk koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
(5)PPID unit pelaksana teknis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemimpin unit pelaksana teknis sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 4

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh:

a.Menteri untuk PPID Kementerian;
b.Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri untuk PPID perguruan tinggi negeri;
c.Koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta untuk PPID koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
d.Pemimpin unit pelaksana teknis untuk PPID unit pelaksana teknis.

Pasal 5

(1)Atasan PPID Kementerian adalah Sekretaris Jenderal.
(2)Atasan PPID perguruan tinggi negeri adalah Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi negeri .
(3)Atasan PPID koordinasi perguruan tinggi swasta adalah koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
(4)Atasan PPID unit pelaksana teknis adalah pemimpin unit pelaksana teknis.

Pasal 6

Tim pertimbangan pelayanan informasi bertugas memberi pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID Kementerian beranggotakan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian yang terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID perguruan tinggi negeri, beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID koordinasi perguruan tinggi swasta beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh coordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
(3)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID unit pelaksana teknis beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin unit pelaksana teknis.
(4)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
(5)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah gasal dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua/Direktur untuk perguruan tinggi negeri, koordinator untuk koordinasi perguruan tinggi swasta, dan pemimpin unit pelaksana teknis untuk unit pelaksana teknis.

Pasal 9

PPID Kementerian bertugas dan bertanggung jawab :

a.mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian;
b.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
c.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
d.menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 10

PPID perguruan tinggi negeri, PPID koordinasi perguruan tinggi swasta, dan PPID unit pelaksana teknis bertugas dan bertanggung jawab :

a.mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan masing- masing;
b.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
c.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
d.menyelesaikan sengketa informasi publik. www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun www.djpp.depkumham.go.id 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
3.Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang menduduki jabatan pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya.
4.Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apa pun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
6.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi layanan informasi publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.PPID;
b.Atasan PPID; dan
c.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 3

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
1. a.PPID Kementerian;
2. b.PPID perguruan tinggi negeri;
3. c.PPID koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
4. d.PPID unit pelaksana teknis.
(2)PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas.
(3)PPID perguruan tinggi negeri dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemimpin perguruan tinggi negeri.
(4)PPID koordinasi perguruan tinggi swasta dijabat oleh pejabat yang ditunjuk koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
(5)PPID unit pelaksana teknis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemimpin unit pelaksana teknis sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 4

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh:

a.Menteri untuk PPID Kementerian;
b.Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri untuk PPID perguruan tinggi negeri;
c.Koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta untuk PPID koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
d.Pemimpin unit pelaksana teknis untuk PPID unit pelaksana teknis.

Pasal 5

(1)Atasan PPID Kementerian adalah Sekretaris Jenderal.
(2)Atasan PPID perguruan tinggi negeri adalah Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi negeri .
(3)Atasan PPID koordinasi perguruan tinggi swasta adalah koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
(4)Atasan PPID unit pelaksana teknis adalah pemimpin unit pelaksana teknis.

Pasal 6

Tim pertimbangan pelayanan informasi bertugas memberi pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID Kementerian beranggotakan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian yang terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID perguruan tinggi negeri, beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID koordinasi perguruan tinggi swasta beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh coordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
(3)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID unit pelaksana teknis beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin unit pelaksana teknis.
(4)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
(5)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah gasal dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua/Direktur untuk perguruan tinggi negeri, koordinator untuk koordinasi perguruan tinggi swasta, dan pemimpin unit pelaksana teknis untuk unit pelaksana teknis.

Pasal 9

PPID Kementerian bertugas dan bertanggung jawab :

a.mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian;
b.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
c.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
d.menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 10

PPID perguruan tinggi negeri, PPID koordinasi perguruan tinggi swasta, dan PPID unit pelaksana teknis bertugas dan bertanggung jawab :

a.mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan masing- masing;
b.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
c.menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
d.menyelesaikan sengketa informasi publik. www.djpp.depkumham.go.id