Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.426 2
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4263 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3139/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 30 Desember 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL.
BAB I
BP-PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP- PAUDNI menyelenggarakan fungsi:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.426 4
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
BP-PAUDNI terdiri atas:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4265
BAB III ESELONISASI
BAB III
BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BAB IV
Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BP-PAUDNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. BAB V TATA KERJA
BAB V
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BP-PAUDNI berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Perguruan Tinggi.
Setiap unit kerja membantu Kepala BP-PAUDNI dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.426 6
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)