DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015

Nomor: 69
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; www.peraturan.go.id 2016, No. 97 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT. www.peraturan.go.id 2016, No. 97

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BP-PAUD dan Dikmas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
(2)BP-PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan www.peraturan.go.id 2016, No. 97
h.pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Pengembangan Program;
d.Seksi Pengembangan Sumber Daya;
e.Seksi Informasi dan Kemitraan; dan
f.Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
(2)Seksi Pengembangan Program mempunyai tugas melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(3)Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(4)Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No. 97

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)BP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:
1. a.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
2. b.BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
3. c.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
4. d.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan; www.peraturan.go.id 2016, No. 97
5. e.BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat; dan
6. f.BP-PAUD dan Dikmas Papua.
(2)Lokasi dan wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa;
d.Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
e.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
f.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas. www.peraturan.go.id 2016, No. 97

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT. www.peraturan.go.id 2016, No. 97

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BP-PAUD dan Dikmas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
(2)BP-PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan www.peraturan.go.id 2016, No. 97
h.pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Pengembangan Program;
d.Seksi Pengembangan Sumber Daya;
e.Seksi Informasi dan Kemitraan; dan
f.Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
(2)Seksi Pengembangan Program mempunyai tugas melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(3)Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(4)Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No. 97

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)BP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:
1. a.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
2. b.BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
3. c.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
4. d.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan; www.peraturan.go.id 2016, No. 97
5. e.BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat; dan
6. f.BP-PAUD dan Dikmas Papua.
(2)Lokasi dan wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa;
d.Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
e.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
f.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas. www.peraturan.go.id 2016, No. 97

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017