DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPPPTK KPTK, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)LPPPTK KPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LPPPTK KPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPPPTK KPTK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
b.pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
c.pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
e.pelaksanaan kerja sama antar lembaga di bidang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
f.evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi LPPPTK KPTK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPPPTK KPTK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Program dan Informasi;
d.Seksi Peningkatan Kompetensi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPPPTK KPTK.
(2)Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program dan model-model, kerja sama antar lembaga serta pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
(3)Seksi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, fasilitasi, dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala LPPPTK KPTK adalah jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

LPPPTK KPTK berlokasi di Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPPTK KPTK berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
c.Badan Penelitian dan Pengembangan;
d.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
e.Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
f.unit pelaksana teknis yang menangani penjaminan mutu pendidikan; dan
g.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPPTK KPTK harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan LPPPTK KPTK; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPPPTK KPTK.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPPPTK KPTK, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)LPPPTK KPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPPPTK KPTK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
b.pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
c.pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
e.pelaksanaan kerja sama antar lembaga di bidang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
f.evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi LPPPTK KPTK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPPPTK KPTK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Program dan Informasi;
d.Seksi Peningkatan Kompetensi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPPPTK KPTK.
(2)Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program dan model-model, kerja sama antar lembaga serta pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
(3)Seksi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, fasilitasi, dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala LPPPTK KPTK adalah jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

LPPPTK KPTK berlokasi di Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPPTK KPTK berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
c.Badan Penelitian dan Pengembangan;
d.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
e.Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
f.unit pelaksana teknis yang menangani penjaminan mutu pendidikan; dan
g.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPPTK KPTK harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan LPPPTK KPTK; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPPPTK KPTK.