DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2010

Nomor: 20
Tahun: 2010
Ditetapkan: 31 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 2
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umum mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini. 3

Pasal 7

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umum mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 2
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014