DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah turut serta mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan; 2
c.bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Tahun 1945 Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 3
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin 5 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 6
17.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3974);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 7
21.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4263); 8
24.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 9
27.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
31.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi; 10
32.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
34.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
35.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
36.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
37.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
38.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11
39.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
40.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
41.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
42.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan; 12
43.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
44.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);
45.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
46.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
47.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
48.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 13
49.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
50.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
51.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
52.Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4). 14 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Bupati adalah Bupati Wajo;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo;
5.Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang pendidikan; 15
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
7.Dewan Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
8.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat;
10.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat; 16
11.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
12.Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum;
13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
14.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
15.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
17.Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan; 17
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
19.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
20.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
21.Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah mereka yang bekerja disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus PNS;
22.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
23.Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan; 18
24.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);
25.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
26.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
27.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan; 28.Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
29.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat; 19
30.Pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah/madrasah dengan pembinaan aspek, edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;
31.Penilik sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan aspek edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;
32.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
33.Dana pendidikan adalah sumber dana diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan;
34.Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasional pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya; 20
35.Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan;
36.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
37.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
38.Standar Nasioanal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
39.Sekolah satu atap adalah satuan pendidikan dasar terpadu pada satu lokasi yang terdiri dari lembaga SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan di wilayah terpencil dan sulit jangkauan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada SD untuk mendukung proses pembelajaran pada SMP.

BAB II

FUNGSI. TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Terwujudnya sistem pendidikan yang berkarakter dan profesional. 21

Pasal 3

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

a.pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
b.pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan bermakna;
c.pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
d.pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas serta inovatif peserta didik dalam proses pembelajaran;
d.pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan membiasakan memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis dan empiris, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan bagi segenap warga masyarakat; 22
e.pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

a.wajib belajar;
b.satuan pendidikan;
c.peserta didik; d, penyelenggaraan pendidikan formal;
e.penyelenggaraan pendidikan nonformal;
f.PAUD;
g.pendidikan khusus dan layanan khusus;
h.pendidikan berbasis keunggulan lokal;
i.pendidik dan tenaga kependidikan;
j.pendanaan pendidikan;
k.sarana dan prasarana;
l.peran serta masyarakat;
m.evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi;
n.kerjasama pendidikan;
o.pengawasan dan pengendalian;
p.sanksi.

BAB IV

WAJIB BELAJAR

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban :
1. a.menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 23
2. b.menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar;
3. c.menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
4. d.melaksanakan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(2)Penetapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;
(3)Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
(4)Setiap orang tua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya;
(5)Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program:
1. a.SD/MI;
2. b.SMP/MTs;
3. c.SMA/SMK/MA;
4. d.pendidikan kesetaraan;
5. e.SD-SMP Satu Atap;
6. f.wajib belajar pendidikan salafiyah;
7. g.pondok Pesantren;
8. h.SMP Terbuka. 24

BAB V

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

a.memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
b.memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c.merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga yang berlaku.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

a.menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial orang tua/wali peserta didik;
b.memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah untuk mengembangkan dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah;
c.mempertaggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS),dan pelaksanaan MBS/M kepada komite sekolah/madrasah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
d.melaksanakan SNP;
e.melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
f.melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 25
g.meningkatkan kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mempertanggungjawabkan kinerjanya,dengan bukti capaian tingkat akresitasi sekolah.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 9

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :

a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
b.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kondisi fisik, dan psikologis peserta didik;
c.mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang akademik dan/atau non akademik;
d.mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
e.mendapatkan pembebasan atau keringanan biaya pendidikan bagi mereka yang tergolong keluarga miskin;
f.mendapatkan layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; 26
g.menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah turut serta mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan; 2
c.bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Tahun 1945 Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 3
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin 5 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 6
17.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3974);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 7
21.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4263); 8
24.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 9
27.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
31.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi; 10
32.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
34.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
35.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
36.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
37.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
38.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11
39.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
40.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
41.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
42.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan; 12
43.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
44.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);
45.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
46.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
47.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
48.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 13
49.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
50.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
51.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
52.Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4). 14 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Bupati adalah Bupati Wajo;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo;
5.Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang pendidikan; 15
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
7.Dewan Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
8.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat;
10.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat; 16
11.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
12.Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum;
13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
14.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
15.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
17.Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan; 17
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
19.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
20.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
21.Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah mereka yang bekerja disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus PNS;
22.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
23.Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan; 18
24.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);
25.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
26.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
27.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan; 28.Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
29.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat; 19
30.Pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah/madrasah dengan pembinaan aspek, edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;
31.Penilik sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan aspek edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;
32.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
33.Dana pendidikan adalah sumber dana diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan;
34.Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasional pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya; 20
35.Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan;
36.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
37.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
38.Standar Nasioanal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
39.Sekolah satu atap adalah satuan pendidikan dasar terpadu pada satu lokasi yang terdiri dari lembaga SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan di wilayah terpencil dan sulit jangkauan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada SD untuk mendukung proses pembelajaran pada SMP.

BAB II

FUNGSI. TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Terwujudnya sistem pendidikan yang berkarakter dan profesional. 21

Pasal 3

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

a.pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
b.pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan bermakna;
c.pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
d.pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas serta inovatif peserta didik dalam proses pembelajaran;
d.pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan membiasakan memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis dan empiris, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan bagi segenap warga masyarakat; 22
e.pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

a.wajib belajar;
b.satuan pendidikan;
c.peserta didik; d, penyelenggaraan pendidikan formal;
e.penyelenggaraan pendidikan nonformal;
f.PAUD;
g.pendidikan khusus dan layanan khusus;
h.pendidikan berbasis keunggulan lokal;
i.pendidik dan tenaga kependidikan;
j.pendanaan pendidikan;
k.sarana dan prasarana;
l.peran serta masyarakat;
m.evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi;
n.kerjasama pendidikan;
o.pengawasan dan pengendalian;
p.sanksi.

BAB IV

WAJIB BELAJAR

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban :
1. a.menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 23
2. b.menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar;
3. c.menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
4. d.melaksanakan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(2)Penetapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;
(3)Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
(4)Setiap orang tua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya;
(5)Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program:
1. a.SD/MI;
2. b.SMP/MTs;
3. c.SMA/SMK/MA;
4. d.pendidikan kesetaraan;
5. e.SD-SMP Satu Atap;
6. f.wajib belajar pendidikan salafiyah;
7. g.pondok Pesantren;
8. h.SMP Terbuka. 24

BAB V

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

a.memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
b.memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c.merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga yang berlaku.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

a.menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial orang tua/wali peserta didik;
b.memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah untuk mengembangkan dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah;
c.mempertaggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS),dan pelaksanaan MBS/M kepada komite sekolah/madrasah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
d.melaksanakan SNP;
e.melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
f.melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 25
g.meningkatkan kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mempertanggungjawabkan kinerjanya,dengan bukti capaian tingkat akresitasi sekolah.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 9

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :

a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
b.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kondisi fisik, dan psikologis peserta didik;
c.mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang akademik dan/atau non akademik;
d.mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
e.mendapatkan pembebasan atau keringanan biaya pendidikan bagi mereka yang tergolong keluarga miskin;
f.mendapatkan layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; 26
g.menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (66)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011