DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015

Nomor: 27
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Balai Arkeologi telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Arkeologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BALAR adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang penelitian dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
(2)BALAR dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BALAR mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BALAR menyelenggarakan fungsi:

a.penelitian arkeologi;
b.perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
c.pedayagunaan hasil penelitian arkeologi;
d.publikasi hasil penelitian arkeologi;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan BALAR.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BALAR terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan perpustakaan BALAR.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala BALAR merupakan jabatan structural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan structural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)BALAR terdiriatas:
1. a.BALAR Sumatera Utara;
2. b.BALAR Sumatera Selatan;
3. c.BALAR Jawa Barat;
4. d.BALAR Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. e.BALAR Bali;
6. f.BALAR Kalimantan Selatan;
7. g.BALAR Sulawesi Selatan;
8. h.BALAR Sulawesi Utara;
9. i.BALAR Maluku;
10. j.BALAR Papua.
(2)Lokasidan wilayah kerja BALAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 BALAR berkoordinasi dengan:

a.pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
b.direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
c.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
d.unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan; dan
e.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksan akan tugas dan fungsi, BALAR harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BALAR;
b.analisis jabatan, petajabatan, analisisbebankerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BALAR.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Balai Arkeologi telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Arkeologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BALAR adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang penelitian dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
(2)BALAR dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BALAR mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BALAR menyelenggarakan fungsi:

a.penelitian arkeologi;
b.perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
c.pedayagunaan hasil penelitian arkeologi;
d.publikasi hasil penelitian arkeologi;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan BALAR.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BALAR terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala BALAR merupakan jabatan structural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan structural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)BALAR terdiriatas:
1. a.BALAR Sumatera Utara;
2. b.BALAR Sumatera Selatan;
3. c.BALAR Jawa Barat;
4. d.BALAR Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. e.BALAR Bali;
6. f.BALAR Kalimantan Selatan;
7. g.BALAR Sulawesi Selatan;
8. h.BALAR Sulawesi Utara;
9. i.BALAR Maluku;
10. j.BALAR Papua.
(2)Lokasidan wilayah kerja BALAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 BALAR berkoordinasi dengan:

a.pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
b.direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
c.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
d.unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan; dan
e.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksan akan tugas dan fungsi, BALAR harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BALAR;
b.analisis jabatan, petajabatan, analisisbebankerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BALAR.