DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2015

Nomor: 28
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Museum Nasional telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Nasional adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
b.pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
c.pelaksanaan registrasi koleksi Museum Nasional;
d.pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi Museum Nasional;
e.pelaksanaan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
f.pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Nasional;
g.pelaksanaan dokumentasi benda bernilai budaya berskala nasional;
h.pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala Nasional;
i.pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
j.pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Nasional;
k.pelaksanaan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
l.pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Nasional; dan
m.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Nasional terdiri atas:

a.Kepala;
b.Bagian Tata Usaha;
c.Bidang Pengkajian dan Pengumpulan;
d.Bidang Registrasi dan Dokumentasi;
e.Bidang Perawatan dan Pengawetan;
f.Bidang Penyajian dan Publikasi;
g.Bidang Kemitraan dan Promosi; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, ketatalaksanaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

a.pelaksanaan urusan perencanaan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusanKepegawaian;
d.pelaksanaan urusanketatalaksanaan;
e.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
f.pengelolaan barang milik negara;
g.penyusunan laporan Museum.

Pasal 7

a.Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana;
b.Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
c.Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan serta urusan ketatalaksanaan Museum.
(2)Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian Museum.
(3)Subbagian RumahTangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 9

Bidang Pengkajian dan Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengkajian dan Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan identifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
b.pelaksanaan klasifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
c.pencarian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
d.pelaksanaan katalogisasi benda bernilai budaya berskala nasional; dan
e.penyusunan konsep pemanfaatan benda bernilai budaya berskala nasional.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Museum Nasional telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Nasional adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
b.pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
c.pelaksanaan registrasi koleksi Museum Nasional;
d.pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi Museum Nasional;
e.pelaksanaan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
f.pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Nasional;
g.pelaksanaan dokumentasi benda bernilai budaya berskala nasional;
h.pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala Nasional;
i.pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
j.pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Nasional;
k.pelaksanaan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
l.pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Nasional; dan
m.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Nasional terdiri atas:

a.Kepala;
b.Bagian Tata Usaha;
c.Bidang Pengkajian dan Pengumpulan;
d.Bidang Registrasi dan Dokumentasi;
e.Bidang Perawatan dan Pengawetan;
f.Bidang Penyajian dan Publikasi;
g.Bidang Kemitraan dan Promosi; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, ketatalaksanaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

a.pelaksanaan urusan perencanaan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusanKepegawaian;
d.pelaksanaan urusanketatalaksanaan;
e.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
f.pengelolaan barang milik negara;
g.penyusunan laporan Museum.

Pasal 7

a.Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana;
b.Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
c.Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan serta urusan ketatalaksanaan Museum.
(2)Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian Museum.
(3)Subbagian RumahTangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 9

Bidang Pengkajian dan Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengkajian dan Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan identifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
b.pelaksanaan klasifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
c.pencarian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
d.pelaksanaan katalogisasi benda bernilai budaya berskala nasional; dan
e.penyusunan konsep pemanfaatan benda bernilai budaya berskala nasional.