DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA DI SABAH-MALAYSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Sabah-Malaysia.
2.Honorarium adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2

Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan pendidik; dan
b.meningkatkan kinerja pendidik menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Pasal 3

Pendidik warga negara Indonesia yang bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia diberikan Honorarium selama yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 4

(1)Pendidik Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikirim dari Indonesia atau yang telah menetap di Sabah-Malaysia yang bertugas pada:
1. a.Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center); atau
2. b.Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

(1)Pendidik Warga Negara Indonesia yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidik tetap; dan
2. b.pendidik bantu.
(2)Pendidik tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidik yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun apabila berkinerja baik.
(3)Pendidik bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidik yang berasal dari lingkungan sekitar Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) yang ditugaskan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia setempat untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan apabila berkinerja baik.

Pasal 6

(1)Besaran Honorarium bagi pendidik yang bertugas pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Pendidik tetap yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Guru Sekolah Indonesia Luar Negeri.
(2)Besaran Honorarium Pendidik bantu yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3)Mekanisme pemberian Honorarium bagi Pendidik yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani urusan guru.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh aparat pengawas internal dan/atau unit utama yang mengelola Honorarium pendidik yang bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 314) tentang Pemberian Gaji dan Insentif bagi Pendidik Yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah- Malaysia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTD. MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1302 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA DI SABAH-MALAYSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Sabah-Malaysia.
2.Honorarium adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2

Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan pendidik; dan
b.meningkatkan kinerja pendidik menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Pasal 3

Pendidik warga negara Indonesia yang bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia diberikan Honorarium selama yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 4

(1)Pendidik Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikirim dari Indonesia atau yang telah menetap di Sabah-Malaysia yang bertugas pada:
1. a.Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center); atau
2. b.Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

(1)Pendidik Warga Negara Indonesia yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidik tetap; dan
2. b.pendidik bantu.
(2)Pendidik tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidik yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun apabila berkinerja baik.
(3)Pendidik bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidik yang berasal dari lingkungan sekitar Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) yang ditugaskan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia setempat untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan apabila berkinerja baik.

Pasal 6

(1)Besaran Honorarium bagi pendidik yang bertugas pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Pendidik tetap yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Guru Sekolah Indonesia Luar Negeri.
(2)Besaran Honorarium Pendidik bantu yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3)Mekanisme pemberian Honorarium bagi Pendidik yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani urusan guru.