DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian situs manusia purba yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di pimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi:

a.penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba beserta kandungannya;
b.pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
c.perawatan dan pengawetan situs manusia purba beserta kandungannya;
d.pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
e.pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
f.pelaksanaan dokumentasi, penyajian koleksi, dan publikasi situs manusia purba;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang situs manusia purba; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelindungan;
d.Seksi Pengembangan;
e.Seksi Pemanfaatan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
(2)Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan urusan penyelamatan, pengamanan, zonasi, perawatan, pengawetan, dan kemitraan di bidang pelindungan situs manusia purba beserta kandungannya.
(3)Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan penelitian, revitalisasi, dan kemitraan di bidang pengembangan situs manusia purba.
(4)Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan urusan penyajian koleksi, pendokumentasian, penyebarluasan informasi, dan kemitraan di bidang pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran berlokasi di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.lembaga/organisasi yang terkait dengan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran baik nasional maupun internasional; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian situs manusia purba yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di pimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi:

a.penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba beserta kandungannya;
b.pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
c.perawatan dan pengawetan situs manusia purba beserta kandungannya;
d.pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
e.pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
f.pelaksanaan dokumentasi, penyajian koleksi, dan publikasi situs manusia purba;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang situs manusia purba; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelindungan;
d.Seksi Pengembangan;
e.Seksi Pemanfaatan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
(2)Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan urusan penyelamatan, pengamanan, zonasi, perawatan, pengawetan, dan kemitraan di bidang pelindungan situs manusia purba beserta kandungannya.
(3)Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan penelitian, revitalisasi, dan kemitraan di bidang pengembangan situs manusia purba.
(4)Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan urusan penyajian koleksi, pendokumentasian, penyebarluasan informasi, dan kemitraan di bidang pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran berlokasi di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.lembaga/organisasi yang terkait dengan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran baik nasional maupun internasional; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.