DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2015

Nomor: 36
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN- RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2014 tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang selanjutnya disebut Museum Kepresidenan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum Kepresidenan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kepresidenan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan dan pengadaan koleksi Museum Kepresidenan ;
b.pelaksanaan registrasi dan dokumentasi koleksi Museum Kepresidenan;
c.pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan koleksi Museum Kepresidenan;
d.pelaksanaan pemanfaatan koleksi Museum Kepresidenan;
e.pelaksanaan penyajian dan publikasi koleksi Museum Kepresidenan;
f.pelaksanaan layanan edukasi Museum Kepresidenan;
g.pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Kepresidenan;
h.pengelolaan perpustakaan Museum Kepresidenan; dan
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Kepresidenan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Kepresidenan terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbag Tata Usaha;
c.Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi;
d.Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perpustakaan Museum Kepresidenan .

Pasal 6

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengadaan, registrasi, dokumentasi, pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan koleksi Museum Kepresidenan.

Pasal 7

Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, penyajian, layanan informasi, publikasi, layanan edukasi, dan kemitraan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Kepala Museum Kepresidenan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 10

Museum Kepresidenan berlokasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN- RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2014 tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang selanjutnya disebut Museum Kepresidenan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum Kepresidenan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kepresidenan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan dan pengadaan koleksi Museum Kepresidenan ;
b.pelaksanaan registrasi dan dokumentasi koleksi Museum Kepresidenan;
c.pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan koleksi Museum Kepresidenan;
d.pelaksanaan pemanfaatan koleksi Museum Kepresidenan;
e.pelaksanaan penyajian dan publikasi koleksi Museum Kepresidenan;
f.pelaksanaan layanan edukasi Museum Kepresidenan;
g.pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Kepresidenan;
h.pengelolaan perpustakaan Museum Kepresidenan; dan
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Kepresidenan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Kepresidenan terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbag Tata Usaha;
c.Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi;
d.Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pasal 6

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengadaan, registrasi, dokumentasi, pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan koleksi Museum Kepresidenan.

Pasal 7

Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, penyajian, layanan informasi, publikasi, layanan edukasi, dan kemitraan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Kepala Museum Kepresidenan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 10

Museum Kepresidenan berlokasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.