DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2019

Nomor: 36
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah belum mengakomodir perubahan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2019, No.1169

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); www.peraturan.go.id 2019, No.1169
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, www.peraturan.go.id 2019, No.1169 Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
2.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah menengah atas luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, atau sekolah Indonesia di luar negeri.
3.Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPPKSPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)LPPKSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah. www.peraturan.go.id 2019, No.1169

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPKSPS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program LPPKSPS;
b.fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
c.fasilitasi pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
d.pelaksanaan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
e.pengelolaan data dan informasi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
f.pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi LPPKSPS.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi LPPKSPS terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah;
d.Seksi Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah;
e.Seksi Data dan Informasi; dan
f.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan www.peraturan.go.id 2019, No.1169 perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPPKSPS serta penyiapan bahan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
(2)Seksi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi, fasilitasi pemberdayaan, dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah.
(3)Seksi Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi, fasilitasi pemberdayaan, dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Sekolah.
(4)Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1169
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan organisasi LPPKSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 10

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah belum mengakomodir perubahan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2019, No.1169

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); www.peraturan.go.id 2019, No.1169
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, www.peraturan.go.id 2019, No.1169 Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
2.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah menengah atas luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, atau sekolah Indonesia di luar negeri.
3.Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPPKSPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)LPPKSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPKSPS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program LPPKSPS;
b.fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
c.fasilitasi pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
d.pelaksanaan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
e.pengelolaan data dan informasi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
f.pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi LPPKSPS.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi LPPKSPS terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah;
d.Seksi Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah;
e.Seksi Data dan Informasi; dan
f.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan www.peraturan.go.id 2019, No.1169 perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPPKSPS serta penyiapan bahan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
(2)Seksi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi, fasilitasi pemberdayaan, dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah.
(3)Seksi Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi, fasilitasi pemberdayaan, dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Sekolah.
(4)Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1169
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan organisasi LPPKSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 10

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.