DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2015

Nomor: 38
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum Perumusan Naskah Proklamasi dipimpin oleh Kepala

Pasal 2

Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
b.pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
c.pelaksanaan registrasi koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
d.pelaksanaan perawatan koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
e.pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
f.pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
g.pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
h.pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
i.pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
j.pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi; dan
k.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Perumusan Naskah Proklamasi terdiri atas:

a.Kepala;
b.Petugas Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 6

Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 7

Museum Perumusan Naskah Proklamasi berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
c.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Museum Perumusan Naskah Proklamasi harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Pasal 10

Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum Perumusan Naskah Proklamasi dipimpin oleh Kepala

Pasal 2

Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
b.pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
c.pelaksanaan registrasi koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
d.pelaksanaan perawatan koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
e.pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
f.pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
g.pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
h.pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
i.pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
j.pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi; dan
k.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Perumusan Naskah Proklamasi terdiri atas:

a.Kepala;
b.Petugas Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 6

Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 7

Museum Perumusan Naskah Proklamasi berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
c.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Museum Perumusan Naskah Proklamasi harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Pasal 10

Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.