DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.jdih.kemdikbud.go.id

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekretariat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. www.jdih.kemdikbud.go.id
3.Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
4.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
5.Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
6.Inspektorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
8.Badan Penelitian dan Pengembangan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan. www.jdih.kemdikbud.go.id
9.Pusat-Pusat adalah Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Pengembangan Perfilman.
10.Staf Ahli Menteri adalah Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter, dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
11.Staf Khusus Menteri adalah Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik, Staf Khusus Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, dan Staf Khusus Bidang Kerja Sama Antarlembaga.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Keuangan;
c.Biro Sumber Daya Manusia;
d.Biro Hukum dan Organisasi;
e.Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

BAB II

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 3

(1)Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
2. b.Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program;
3. c.Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
4. d.Bagian Fasilitasi Internasional. www.jdih.kemdikbud.go.id
(2)Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I;
2. b.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II; dan
3. c.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.
(3)Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Subbagian Kebijakan;
2. b.Subbagian Evaluasi Program; dan
3. c.Subbagian Informasi.
(4)Bagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Subbagian Amerika dan Eropa;
2. b.Subbagian Asia, Pasifik, dan Afrika; dan
3. c.Subbagian Regional dan Multilateral.
(5)Bagian Fasilitasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Subbagian Fasilitasi UNESCO;
2. b.Subbagian Fasilitas Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia; dan
3. c.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan Program dan Anggaran:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.melaksanakan analisis usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.jdih.kemdikbud.go.id
d.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan bahan RAPBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan penyusunan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan penyusunan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i.melaksanakan penyusunan bahan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
j.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
k.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
l.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja bagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, guru, dan tenaga kependidikan;
c.melakukan analisis usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan www.jdih.kemdikbud.go.id Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
e.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
f.melakukan penyiapan bahan RAPBN Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
g.melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
h.melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
i.melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan program guru dan tenaga kependidikan di pusat dan daerah;
j.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan dasar, pendidikan menengah, guru, dan tenaga kependidikan;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
l.melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan bagian. www.jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, layanan administrasi, dan penelitian dan pengembangan;
c.melakukan analisis usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat- Pusat;
e.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
f.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat- Pusat;
g.melakukan penyiapan bahan RAPBN Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; www.jdih.kemdikbud.go.id
h.melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
i.melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
j.melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan program penelitian dan pengembangan di pusat dan daerah;
k.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, layanan administrasi, penelitian dan pengembangan;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kebudayaan, bahasa, dan pengawasan;
c.melakukan analisis usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal www.jdih.kemdikbud.go.id Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
e.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
f.melakukan penyiapan bahan RAPBN Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program kebudayaan, program bahasa, dan program pengawasan di pusat dan daerah;
j.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan, bahasa, dan pengawasan;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
l.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penyusunan bahan pedoman penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.jdih.kemdikbud.go.id
c.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.melakukan penyusunan bahan dan koordinasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
e.melaksanakan analisis kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
j.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan,dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
l.melaksanakan penyusunan bahan nota keuangan RAPBN, bahan pidato presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
m.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan; www.jdih.kemdikbud.go.id
o.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi program prioritas nasional janji presiden/wakil presiden terpilih di lingkungan Kemendikbud;
p.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi inpres dan perpres program prioritas nasional;
q.melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
r.melaksanakan penyajian data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
s.melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
t.melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan dan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Kebijakan:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang pendidikan dan kebudayaan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
e.melakukan analisis kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang pendidikan dan kebudayaan;
f.melakukan penyiapan bahan kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.jdih.kemdikbud.go.id
g.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
i.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Program:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
h.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i.melakukan penyiapan bahan nota keuangan RAPBN, bahan pidato presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; www.jdih.kemdikbud.go.id
j.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
k.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
l.melakukan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi program prioritas nasional janji presiden/wakil presiden terpilih di lingkungan Kemendikbud;
m.melakukan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi inpres dan perpres program prioritas nasional;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
o.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekretariat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. www.jdih.kemdikbud.go.id
3.Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
4.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
5.Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
6.Inspektorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
8.Badan Penelitian dan Pengembangan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan. www.jdih.kemdikbud.go.id
9.Pusat-Pusat adalah Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Pengembangan Perfilman.
10.Staf Ahli Menteri adalah Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter, dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
11.Staf Khusus Menteri adalah Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik, Staf Khusus Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, dan Staf Khusus Bidang Kerja Sama Antarlembaga.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Keuangan;
c.Biro Sumber Daya Manusia;
d.Biro Hukum dan Organisasi;
e.Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

BAB II

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 3

(1)Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
2. b.Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program;
3. c.Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
4. d.Bagian Fasilitasi Internasional. www.jdih.kemdikbud.go.id
(2)Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I;
2. b.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II; dan
3. c.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.
(3)Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Subbagian Kebijakan;
2. b.Subbagian Evaluasi Program; dan
3. c.Subbagian Informasi.
(4)Bagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Subbagian Amerika dan Eropa;
2. b.Subbagian Asia, Pasifik, dan Afrika; dan
3. c.Subbagian Regional dan Multilateral.
(5)Bagian Fasilitasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Subbagian Fasilitasi UNESCO;
2. b.Subbagian Fasilitas Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia; dan
3. c.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan Program dan Anggaran:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.melaksanakan analisis usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.jdih.kemdikbud.go.id
d.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan bahan RAPBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan penyusunan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan penyusunan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i.melaksanakan penyusunan bahan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
j.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
k.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
l.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja bagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, guru, dan tenaga kependidikan;
c.melakukan analisis usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan www.jdih.kemdikbud.go.id Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
e.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
f.melakukan penyiapan bahan RAPBN Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
g.melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
h.melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
i.melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan program guru dan tenaga kependidikan di pusat dan daerah;
j.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan dasar, pendidikan menengah, guru, dan tenaga kependidikan;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
l.melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan bagian. www.jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, layanan administrasi, dan penelitian dan pengembangan;
c.melakukan analisis usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat- Pusat;
e.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
f.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat- Pusat;
g.melakukan penyiapan bahan RAPBN Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; www.jdih.kemdikbud.go.id
h.melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
i.melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat;
j.melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan program penelitian dan pengembangan di pusat dan daerah;
k.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, layanan administrasi, penelitian dan pengembangan;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kebudayaan, bahasa, dan pengawasan;
c.melakukan analisis usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal www.jdih.kemdikbud.go.id Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
e.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
f.melakukan penyiapan bahan RAPBN Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan dan program kebudayaan, program bahasa, dan program pengawasan di pusat dan daerah;
j.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan, bahasa, dan pengawasan;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
l.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penyusunan bahan pedoman penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.jdih.kemdikbud.go.id
c.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.melakukan penyusunan bahan dan koordinasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
e.melaksanakan analisis kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
j.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan,dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
l.melaksanakan penyusunan bahan nota keuangan RAPBN, bahan pidato presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
m.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan; www.jdih.kemdikbud.go.id
o.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi program prioritas nasional janji presiden/wakil presiden terpilih di lingkungan Kemendikbud;
p.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi inpres dan perpres program prioritas nasional;
q.melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
r.melaksanakan penyajian data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
s.melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
t.melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan dan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Kebijakan:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang pendidikan dan kebudayaan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
e.melakukan analisis kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang pendidikan dan kebudayaan;
f.melakukan penyiapan bahan kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.jdih.kemdikbud.go.id
g.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
i.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Program:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pedoman evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
h.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i.melakukan penyiapan bahan nota keuangan RAPBN, bahan pidato presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; www.jdih.kemdikbud.go.id
j.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
k.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
l.melakukan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi program prioritas nasional janji presiden/wakil presiden terpilih di lingkungan Kemendikbud;
m.melakukan koordinasi penyusunan bahan pemantauan implementasi inpres dan perpres program prioritas nasional;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
o.melakukan penyusunan laporan subbagian.