DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019

Nomor: 46
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2.Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.
3.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
4.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. jdih.kemdikbud.go.id
5.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.
6.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik.
7.Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan.
8.Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan adalah unsur pendukung Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pengelolaan sistem perbukuan.
10.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah unsur pendukung Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
11.Pusat adalah unsur pendukung di lingkungan Kementerian.
12.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
13.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jdih.kemdikbud.go.id pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
d.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
e.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
f.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan;
i.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
j.Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan;
k.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
l.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
m.Pusat Prestasi Nasional;
n.Pusat Penguatan Karakter; dan
o.Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.Biro Sumber Daya Manusia; jdih.kemdikbud.go.id
d.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
e.Biro Hukum;
f.Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
g.Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 4

Biro Perencanaan mempunyai rincian tugas:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
b.melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.melaksanakan analisis usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit organisasi Kementerian;
d.melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian;
e.melaksanakan penyiapan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian;
f.melaksanakan penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian;
g.melaksanakan penyiapan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian;
h.melaksanakan penyiapan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian;
i.melaksanakan penyiapan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
j.melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
k.melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id
l.melaksanakan penyiapan dan koordinasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
m.melaksanakan penyiapan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahan pidato presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan;
o.melaksanakan koordinasi penyiapan pemantauan implementasi program prioritas nasional janji Presiden/Wakil Presiden terpilih di lingkungan Kementerian;
p.melaksanakan koordinasi penyiapan pemantauan implementasi instruksi presiden dan peraturan presiden tentang program prioritas nasional;
q.melaksanakan analisis, penyajian, dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
r.melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
s.melaksanakan penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
t.melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
u.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
v.melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian;
w.melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian;
x.melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
y.melaksanakan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
z.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id aa. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian; dan bb. melaksanakan penyusunan laporan Biro.

Pasal 5

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Biro;
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Biro;
c.melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro;
d.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Biro;
e.melakukan urusan pencairan anggaran Biro;
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Biro;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
i.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian Biro;
j.melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Biro;
k.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Biro;
l.melakukan penyusunan laporan keuangan Biro; jdih.kemdikbud.go.id
m.melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Biro;
n.melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan Biro;
o.melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Biro;
p.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
q.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar di lingkungan Biro;
r.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
s.melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai Biro;
t.melakukan urusan pemberian cuti pegawai Biro;
u.melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Biro;
v.melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Biro;
w.melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Biro;
x.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Biro;
y.melakukan penyusunan sistem dan prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Biro;
z.melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Biro; aa. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Biro; jdih.kemdikbud.go.id bb. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Biro; cc. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Biro; dd. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas di lingkungan Biro; ee. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Biro; ff. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro; gg. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Biro; dan hh. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Biro.

Pasal 7

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai rincian tugas:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
b.melaksanakan pembinaan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, penyelesaian kerugian negara, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan utang, piutang, dan hibah di lingkungan Kementerian;
c.melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
d.melaksanakan penilaian dan verifikasi usul calon pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
e.melaksanakan penyiapan usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id
f.melaksanakan inventarisasi dan penyusunan informasi pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
g.melaksanakan pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara di lingkungan Kementerian;
h.melaksanakan penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara di lingkungan Kementerian;
i.melaksanakan penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian negara di lingkungan Kementerian;
j.melaksanakan pemantauan rekening pemerintah lainnya di lingkungan Kementerian;
k.melaksanakan penyiapan pertimbangan tuntutan perbendaharaan;
l.melaksanakan penyiapan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
m.melaksanakan penghitungan penetapan jumlah kerugian negara di lingkungan Kementerian;
n.melaksanakan penyiapan pembebanan penggantian kerugian sementara dan penghapusan piutang negara;
o.melaksanakan penyiapan pengurusan piutang negara;
p.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
q.melaksanakan verifikasi dokumen pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
r.melaksanakan perhitungan realisasi anggaran Kementerian;
s.melaksanakan penilaian pelaksanaan anggaran Kementerian;
t.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
u.melaksanakan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan Kementerian;
v.melaksanakan penyiapan laporan keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Kementerian, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I jdih.kemdikbud.go.id Sekretariat Jenderal, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah DKI Jakarta;
w.melaksanakan penyiapan tindak lanjut laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
x.melaksanakan fasilitasi pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
y.melaksanaan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
z.melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; aa. melaksanakan penyusunan usulan rencana dan realisasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; bb. melaksanakan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; dd. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan inventarisasi, kodefikasi, dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian; ee. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; ff. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; gg. melaksanakan verifikasi inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; hh. melaksanakan penyimpanan dokumen aset tanah, bangunan, dan barang milik negara tidak bergerak lainnya; ii. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian; jj. melaksanakan penyajian informasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; kk. melaksanakan rekonsiliasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id ll. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian; mm. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pemberian bantuan pemerintah kepada lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan; nn. melaksanakan penyiapan laporan barang milik negara Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I Sekretariat Jenderal, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang wiilayah DKI Jakarta; oo. melaksanakan pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara Kementerian; pp. melaksanakan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian; qq. melaksanakan urusan pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian; rr. melaksanakan penilaian usul pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian; ss. melaksanakan usul pengalihan rumah negara golongan II ke golongan III di lingkungan Kementerian; tt. melaksanakan penyiapan penetapan status rumah negara golongan I dan II di lingkungan Kementerian; uu. melaksanakan penyiapan persetujuan dan penetapan keputusan atas usul penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian; vv. melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal; ww. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian; xx. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian; dan yy. melaksanakan penyusunan laporan Biro. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Biro;
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Biro;
c.melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro;
d.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Biro;
e.melakukan urusan pencairan anggaran Biro;
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Biro;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
i.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian Biro;
j.melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Biro;
k.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Biro;
l.melakukan penyusunan laporan keuangan Biro;
m.melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Biro;
n.melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan Biro; jdih.kemdikbud.go.id
o.melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Biro;
p.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
q.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar di lingkungan Biro;
r.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
s.melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai Biro;
t.melakukan urusan pemberian cuti pegawai Biro;
u.melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Biro;
v.melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Biro;
w.melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Biro;
x.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Biro;
y.melakukan penyusunan sistem dan prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Biro;
z.melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Biro; aa. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Biro; bb. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Biro; cc. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta jdih.kemdikbud.go.id sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Biro; dd. melakukan urusan penerimaan tamu dan rapat dinas serta usul peserta upacara di lingkungan Biro; ee. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Biro; ff. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro; gg. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Biro; dan hh. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Biro.

Pasal 10

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
b.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
c.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
d.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pejabat atase pendidikan dan kebudayaan dan wakil tetap Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization;
e.melaksanakan pengendalian formasi pegawai di lingkungan Kementerian;
f.melaksanakan penyiapan rencana pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
g.melaksanakan koordinasi pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
h.melaksanakan urusan pengangkatan dan penetapan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian;
i.melaksanakan distribusi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id
j.melaksanakan pemetaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
k.melaksanakan pengembangan sistem karir pegawai di lingkungan Kementerian;
l.melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
m.melaksanakan usul penerima bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
n.melaksanakan evaluasi sistem karir pegawai di lingkungan Kementerian;
o.melaksanakan urusan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian;
p.melaksanakan evaluasi implementasi kode etik dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian;
q.melaksanakan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional;
r.melaksanakan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian;
s.melaksanakan penyiapan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Kementerian;
t.melaksanakan urusan penugasan dan pengembalian atase pendidikan dan kebudayaan, pembantu atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil tetap Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, pimpinan pada The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres, dan guru dan kepala sekolah Indonesia di luar negeri;
u.melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi pegawai Kementerian;
v.melaksanakan pengembangan penilaian kinerja pegawai Kementerian;
w.melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pegawai Kementerian di luar instansi pembina;
x.melaksanakan fasilitasi penetapan jabatan dan pangkat dosen; jdih.kemdikbud.go.id
y.melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan, pemindahan, dan pemberhentian atase pendidikan dan kebudayaan, pembantu atase pendidikan dan kebudayaan, wakil Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization serta lembaga/organisasi pendidikan dan kebudayaan nasional dan internasional;
z.melaksanakan usul cuti jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi; aa. melaksanakan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian; bb. melaksanakan urusan pelantikan pejabat pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional Kementerian; cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, rencana kebutuhan, formasi, distribusi, pemetaan kompetensi, pengadaan, disiplin, mutasi, promosi, pemberhentian, pemensiunan, penghargaan, pengembangan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian; dd. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, rencana kebutuhan, formasi, distribusi, pemetaan kompetensi, pengadaan, disiplin, mutasi, promosi, pemberhentian, pemensiunan, penghargaan, pengembangan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian; dan ee. melaksanakan penyusunan laporan Biro.

Pasal 11

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2.Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.
3.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
4.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. jdih.kemdikbud.go.id
5.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.
6.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik.
7.Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah unsur pelaksana Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan.
8.Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan adalah unsur pendukung Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pengelolaan sistem perbukuan.
10.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah unsur pendukung Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
11.Pusat adalah unsur pendukung di lingkungan Kementerian.
12.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
13.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jdih.kemdikbud.go.id pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
d.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
e.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
f.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan;
i.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
j.Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan;
k.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
l.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
m.Pusat Prestasi Nasional;
n.Pusat Penguatan Karakter; dan
o.Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.Biro Sumber Daya Manusia; jdih.kemdikbud.go.id
d.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
e.Biro Hukum;
f.Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
g.Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 4

Biro Perencanaan mempunyai rincian tugas:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
b.melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.melaksanakan analisis usulan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit organisasi Kementerian;
d.melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian;
e.melaksanakan penyiapan koordinasi pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Kementerian;
f.melaksanakan penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian;
g.melaksanakan penyiapan pengesahan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian;
h.melaksanakan penyiapan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kementerian;
i.melaksanakan penyiapan sinkronisasi perencanaan dan program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
j.melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dan kebudayaan;
k.melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id
l.melaksanakan penyiapan dan koordinasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
m.melaksanakan penyiapan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahan pidato presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan;
o.melaksanakan koordinasi penyiapan pemantauan implementasi program prioritas nasional janji Presiden/Wakil Presiden terpilih di lingkungan Kementerian;
p.melaksanakan koordinasi penyiapan pemantauan implementasi instruksi presiden dan peraturan presiden tentang program prioritas nasional;
q.melaksanakan analisis, penyajian, dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
r.melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
s.melaksanakan penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
t.melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
u.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
v.melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian;
w.melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian;
x.melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
y.melaksanakan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
z.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id aa. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian; dan bb. melaksanakan penyusunan laporan Biro.

Pasal 5

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Biro;
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Biro;
c.melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro;
d.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Biro;
e.melakukan urusan pencairan anggaran Biro;
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Biro;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
i.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian Biro;
j.melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Biro;
k.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Biro;
l.melakukan penyusunan laporan keuangan Biro; jdih.kemdikbud.go.id
m.melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Biro;
n.melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan Biro;
o.melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Biro;
p.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
q.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar di lingkungan Biro;
r.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
s.melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai Biro;
t.melakukan urusan pemberian cuti pegawai Biro;
u.melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Biro;
v.melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Biro;
w.melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Biro;
x.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Biro;
y.melakukan penyusunan sistem dan prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Biro;
z.melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Biro; aa. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Biro; jdih.kemdikbud.go.id bb. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Biro; cc. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Biro; dd. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas di lingkungan Biro; ee. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Biro; ff. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro; gg. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Biro; dan hh. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Biro.

Pasal 7

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai rincian tugas:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
b.melaksanakan pembinaan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, penyelesaian kerugian negara, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan utang, piutang, dan hibah di lingkungan Kementerian;
c.melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
d.melaksanakan penilaian dan verifikasi usul calon pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
e.melaksanakan penyiapan usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id
f.melaksanakan inventarisasi dan penyusunan informasi pejabat perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
g.melaksanakan pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara di lingkungan Kementerian;
h.melaksanakan penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara di lingkungan Kementerian;
i.melaksanakan penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian negara di lingkungan Kementerian;
j.melaksanakan pemantauan rekening pemerintah lainnya di lingkungan Kementerian;
k.melaksanakan penyiapan pertimbangan tuntutan perbendaharaan;
l.melaksanakan penyiapan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
m.melaksanakan penghitungan penetapan jumlah kerugian negara di lingkungan Kementerian;
n.melaksanakan penyiapan pembebanan penggantian kerugian sementara dan penghapusan piutang negara;
o.melaksanakan penyiapan pengurusan piutang negara;
p.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
q.melaksanakan verifikasi dokumen pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
r.melaksanakan perhitungan realisasi anggaran Kementerian;
s.melaksanakan penilaian pelaksanaan anggaran Kementerian;
t.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
u.melaksanakan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan Kementerian;
v.melaksanakan penyiapan laporan keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Kementerian, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I jdih.kemdikbud.go.id Sekretariat Jenderal, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah DKI Jakarta;
w.melaksanakan penyiapan tindak lanjut laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
x.melaksanakan fasilitasi pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
y.melaksanaan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
z.melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; aa. melaksanakan penyusunan usulan rencana dan realisasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; bb. melaksanakan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; dd. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan inventarisasi, kodefikasi, dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian; ee. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; ff. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; gg. melaksanakan verifikasi inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; hh. melaksanakan penyimpanan dokumen aset tanah, bangunan, dan barang milik negara tidak bergerak lainnya; ii. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian; jj. melaksanakan penyajian informasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; kk. melaksanakan rekonsiliasi barang milik negara di lingkungan Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id ll. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian; mm. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pemberian bantuan pemerintah kepada lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan; nn. melaksanakan penyiapan laporan barang milik negara Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I Sekretariat Jenderal, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang wiilayah DKI Jakarta; oo. melaksanakan pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara Kementerian; pp. melaksanakan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian; qq. melaksanakan urusan pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian; rr. melaksanakan penilaian usul pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian; ss. melaksanakan usul pengalihan rumah negara golongan II ke golongan III di lingkungan Kementerian; tt. melaksanakan penyiapan penetapan status rumah negara golongan I dan II di lingkungan Kementerian; uu. melaksanakan penyiapan persetujuan dan penetapan keputusan atas usul penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian; vv. melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal; ww. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian; xx. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian; dan yy. melaksanakan penyusunan laporan Biro. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Biro;
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Biro;
c.melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro;
d.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Biro;
e.melakukan urusan pencairan anggaran Biro;
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Biro;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Biro;
i.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian Biro;
j.melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Biro;
k.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Biro;
l.melakukan penyusunan laporan keuangan Biro;
m.melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Biro;
n.melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan Biro; jdih.kemdikbud.go.id
o.melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Biro;
p.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
q.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar di lingkungan Biro;
r.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Biro;
s.melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai Biro;
t.melakukan urusan pemberian cuti pegawai Biro;
u.melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Biro;
v.melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Biro;
w.melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Biro;
x.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Biro;
y.melakukan penyusunan sistem dan prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Biro;
z.melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Biro; aa. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Biro; bb. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Biro; cc. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta jdih.kemdikbud.go.id sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Biro; dd. melakukan urusan penerimaan tamu dan rapat dinas serta usul peserta upacara di lingkungan Biro; ee. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Biro; ff. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Biro; gg. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Biro; dan hh. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Biro.

Pasal 10

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
b.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
c.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
d.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pejabat atase pendidikan dan kebudayaan dan wakil tetap Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization;
e.melaksanakan pengendalian formasi pegawai di lingkungan Kementerian;
f.melaksanakan penyiapan rencana pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
g.melaksanakan koordinasi pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
h.melaksanakan urusan pengangkatan dan penetapan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian;
i.melaksanakan distribusi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian; jdih.kemdikbud.go.id
j.melaksanakan pemetaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
k.melaksanakan pengembangan sistem karir pegawai di lingkungan Kementerian;
l.melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
m.melaksanakan usul penerima bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
n.melaksanakan evaluasi sistem karir pegawai di lingkungan Kementerian;
o.melaksanakan urusan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian;
p.melaksanakan evaluasi implementasi kode etik dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian;
q.melaksanakan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional;
r.melaksanakan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian;
s.melaksanakan penyiapan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Kementerian;
t.melaksanakan urusan penugasan dan pengembalian atase pendidikan dan kebudayaan, pembantu atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil tetap Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, pimpinan pada The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres, dan guru dan kepala sekolah Indonesia di luar negeri;
u.melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi pegawai Kementerian;
v.melaksanakan pengembangan penilaian kinerja pegawai Kementerian;
w.melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pegawai Kementerian di luar instansi pembina;
x.melaksanakan fasilitasi penetapan jabatan dan pangkat dosen; jdih.kemdikbud.go.id
y.melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan, pemindahan, dan pemberhentian atase pendidikan dan kebudayaan, pembantu atase pendidikan dan kebudayaan, wakil Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization serta lembaga/organisasi pendidikan dan kebudayaan nasional dan internasional;
z.melaksanakan usul cuti jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi; aa. melaksanakan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian; bb. melaksanakan urusan pelantikan pejabat pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional Kementerian; cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, rencana kebutuhan, formasi, distribusi, pemetaan kompetensi, pengadaan, disiplin, mutasi, promosi, pemberhentian, pemensiunan, penghargaan, pengembangan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian; dd. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, rencana kebutuhan, formasi, distribusi, pemetaan kompetensi, pengadaan, disiplin, mutasi, promosi, pemberhentian, pemensiunan, penghargaan, pengembangan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian; dan ee. melaksanakan penyusunan laporan Biro.

Pasal 11

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.