DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015

Nomor: 40
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPNB adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)BPNB dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPNB menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
b.pelaksanaan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
c.pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
d.pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
e.pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
f.pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
g.pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPNB terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perpustakaan BPNB.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala BPNB merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)BPNB terdiri atas:
1. a.BPNB Aceh;
2. b.BPNB Sumatera Barat;
3. c.BPNB Kepulauan Riau;
4. d.BPNB Jawa Barat;
5. e.BPNB D.I.Yogyakarta;
6. f.BPNB Kalimantan Barat;
7. g.BPNB Bali;
8. h.BPNB Sulawesi Selatan;
9. i.BPNB Sulawesi Utara;
10. j.BPNB Maluku;
11. k.BPNB Papua.
(2)Lokasi dan wilayah kerja BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPNB berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.Pusat Pengembangan Perfilman;
c.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPNB harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan BPNB; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPNB.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPNB adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)BPNB dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPNB menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
b.pelaksanaan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
c.pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
d.pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
e.pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
f.pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
g.pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPNB terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala BPNB merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)BPNB terdiri atas:
1. a.BPNB Aceh;
2. b.BPNB Sumatera Barat;
3. c.BPNB Kepulauan Riau;
4. d.BPNB Jawa Barat;
5. e.BPNB D.I.Yogyakarta;
6. f.BPNB Kalimantan Barat;
7. g.BPNB Bali;
8. h.BPNB Sulawesi Selatan;
9. i.BPNB Sulawesi Utara;
10. j.BPNB Maluku;
11. k.BPNB Papua.
(2)Lokasi dan wilayah kerja BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPNB berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.Pusat Pengembangan Perfilman;
c.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPNB harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan BPNB; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPNB.