Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2007
- Nomor
- 47
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA.
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan pertama sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pejabat yang berwenang menetapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah:
3
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya berlaku mulai tanggal 1 (satu) Oktober 2007 dan dilakukan paling lambat pada tanggal 1 (satu) Oktober 2010.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478 4 SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 47 TAHUN 2007 TANGGAL 5 DESEMBER 2007 TATA CARA PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA I. U M U M
II. PERSYARATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DAPAT DITETAPKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dapat ditetapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
5
III. PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA
6 Format 1 Kop Surat Nomor : ………………………… …………. , …………………... .... Lampiran : ………………………… Hal : Usul Penetapan Inpassing Yth. Kepala Dinas Pendidikan ……………….*) Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebanyak .... (………….) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas :
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih. Mengetahui, Kepala Sekolah/Madrasah …………… Ketua Yayasan/Penyelenggara …………….. (…………………..) (…………………..) Nama /Stempel Nama /Stempel Tembusan disampaikan kepada yth :
Tempat/Tanggal Lahir : .............................................................................. NUPTK : .............................................................................. Guru BS/MP/Kelas/ BP/Kelompok Bermain : .............................................................................. Pendidikan Terakhir : .............................................................................. Jumlah Jam Mengajar : ....................... Per Minggu Ditetapkan Jadi guru : Pada Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .............. Satuan Pendidikan : .............................................................................. Yayasan/Penyelenggara : .............................................................................. Alamat Sekolah : .............................................................................. Berdasarkan Masa Kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memperoleh Angka Keredit sebesar ................ kum, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk ditetapkan pada Jabatan Fungsional : ..................................... ....................., ........................... 2007 Penilai, ( ……………………………………. ) 8 Format 3 Contoh Surat Keputusan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : .................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk penetapan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor … Tahun 2007; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
4586).
9
Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. Memperhatikan : Usul Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota* ) ......……, Nomor …….., Tanggal ….. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... bulan ............. tahun ........... Nama ……........... NUPTK …..… Tempat/Tanggal Lahir …........ ditetapkan dalam Jabatan ............. dengan Angka Kredit .... (............................) mengajar mata pelajaran/guru kelas/guru bimbingan konseling/pengasuh* ) ................... pada satuan pendidikan .............. Kecamatan …………… Kabupaten/Kota ……….... Provinsi ……………. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ………........ 10 Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan : ………………. pada tanggal : …………….... a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ………… (pejabat yang diberi kuasa) ( ……………………………………. ) NIP……………………………...... Tembusan disampaikan kepada yth :
* ) Coret yang tidak sesuai MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478 11 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 47 TAHUN 2007 TANGGAL 5 DESEMBER 2007 Tabel : Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil No MASAKERJA KUALIFIKASI 0≤MK<6 6≤MK<10 10≤MK<14 14≤MK<18 18≤MK<22 22≤MK<26 26≤MK<30 30≤MK<34 MK≥34
IIb 0th IIc 0th IId 0th IIIa 0th IIIb 0th IIIc 0th IIId 0th IVa 0th IVb 0th Guru Pertama Tk.I Guru Muda Guru Muda Tk.I Guru Madya Guru Madya Tk.I Guru Dewasa Guru Dewasa Tk.I Guru Pembina Guru Pembina Tk.I (G.Madya)
Contoh 1 : Syamsul Bachri seorang guru yang berkualifikasi pendidikan D2 dengan masa kerja 20 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 100 dengan jabatan Guru Madya/IIIa. Contoh 2 : Rahmi seorang guru yang berkualifikasi pendidikan SPG dengan masa kerja 37 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa. Contoh 3 : Rano seorang guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana Muda dengan masa kerja 15 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 300 dengan jabatan Guru Dewasa Tk.I/IIId. Contoh 4 : Guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana Muda dengan masa kerja 37 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa. Contoh 5 : Guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana dengan masa kerja 25 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa. Contoh 6 : Guru yang berkualifikasi pendidikan Magister dengan masa kerja 10 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 300 dengan jabatan Guru Dewasa Tk.I/IIId. Contoh 7 : Guru yang berkualifikasi pendidikan Doktor dengan masa kerja 25 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa. Contoh 8 : Guru yang berkualifikasi pendidikan Doktor dengan masa kerja 2 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 200 dengan jabatan Guru Dewasa /IIIc. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478
Membuka PDF…