DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015

Nomor: 47
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P/ Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
e.melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
g.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan sasaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
i.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
j.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
l.melaksanakan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
m.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
n.melaksanakan penyusunan laporan Bagian; dan
o.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan penyajian data dan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan pemutakhiran data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.melakukan penyesuaian dan revisi rencana program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
i.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakaan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan koordinasi dan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan evaluasi laporan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
v.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
w.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pengujian dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
f.melakukan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
g.melakukan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
h.melakukan pencatatan data pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penerimaan dan penyimpanan keuangan Direktorat Jenderal;
k.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
l.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
m.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
n.melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyusunan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melakukan mutasi penggajian pegawai Direktorat Jenderal;
s.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
u.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan rekonsiliasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
k.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan bahan pedoman pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan neraca keuangan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal;
g.melakukan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
d.melaksanakan dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melaksanakan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyiapan usul pelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses dan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyusunan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakaan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan urusan disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan urusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
u.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Hukum adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan bahan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P/ Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
e.melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
g.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan sasaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
i.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
j.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
l.melaksanakan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
m.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
n.melaksanakan penyusunan laporan Bagian; dan
o.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan penyajian data dan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan pemutakhiran data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan anak usia dini dini dan pendidikan masyarakat;
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.melakukan penyesuaian dan revisi rencana program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
i.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakaan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan koordinasi dan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan evaluasi laporan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
v.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
w.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pengujian dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
f.melakukan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
g.melakukan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
h.melakukan pencatatan data pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penerimaan dan penyimpanan keuangan Direktorat Jenderal;
k.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
l.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
m.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
n.melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyusunan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melakukan mutasi penggajian pegawai Direktorat Jenderal;
s.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
u.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan rekonsiliasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
k.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan bahan pedoman pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan neraca keuangan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal;
g.melakukan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
d.melaksanakan dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melaksanakan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyiapan usul pelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses dan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyusunan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakaan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan urusan disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan urusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
u.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Hukum adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan bahan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.