Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007
- Nomor
- 49
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL .
Satuan pendidikan nonformal yang terbukti menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478 3 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 49 TAHUN 2007 TANGGGAL 7 DESEMBER 2007 STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL A. Perencanaan Program
1) dijadikan sebagai cita-cita bersama oleh segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan nonformal dan segenap pihak yang berkepentingan; 3) dirumuskan berdasarkan masukan dari warga satuan pendidikan nonformal dan pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi pendidikan nasional; 4) diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak; 5) disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan; 6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.
1) memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan nonformal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu; 3) menjadi dasar penentuan sasaran, program, dan kegiatan pokok satuan pendidikan nonformal; 4 4) menekankan pada mutu layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan nonformal; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan nonformal; 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan pada penyelenggara satuan pendidikan nonformal; 7) diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak; 8) disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan; 9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
1) menggambarkan pencapaian tingkat mutu yang seharusnya dicapai dalam program pembelajaran; 2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat; 3) diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak; 4) disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan.
1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan; 2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan nonformal berdasarkan rencana kerja jangka menengah.
1) disusun dan disetujui rapat pengelola setelah memperhatikan masukan dari berbagai pihak; 5 2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkait.
1) peserta didik; 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran; 3) pendidik dan tenaga kependidikan; 4) sarana dan prasarana; 5) pendanaan; 6) peran serta masyarakat dan kemitraan; 7) rencana-rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. B. Pelaksanaan Rencana Kerja
1) mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan nonformal; 2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.
1) kurikulum; 2) kalender pendidikan; 3) struktur organisasi; 4) pembagian tugas di antara pendidik dan tenaga kependidikan; 5) peraturan pembelajaran; 6) tata tertib; 7) biaya operasional.
6
1) kursus dan pelatihan terdiri dari pengelola atau penyelenggara, pendidik, teknisi sumber belajar, tenaga perpustakaan, dan atau laboran, serta tenaga administrasi; 2) program kesetaraan terdiri dari pengelola kelompok belajar, pendidik, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan; 3) program keaksaraan terdiri dari pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi; 4) kelompok bermain dan taman penitipan anak terdiri dari pengelola, pendidik, dan tenaga administrasi; 5) program pendidikan nonformal lainnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
1) memuat unsur pimpinan, staf, dan pelaksana dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; 2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas mekanisme kerja pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal; 3) ditetapkan oleh pengelola dan/atau penyelenggara satuan pendidikan nonformal.
1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan; 2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya. 7
1) pendidikan anak usia dini; 2) pendidikan kesetaraan; 3) pendidikan kecakapan hidup; 4) pendidikan ketrampilan, kursus dan pelatihan kerja; 5) pendidikan keaksaraan; 6) pendidikan pemberdayaan perempuan; 7) pendidikan kepemudaan; dan/atau 8) pendidikan lain yang sejenis.
1) persyaratan-persyaratan: a) usia sesuai dengan program; b) jenis pendidikan yang dibutuhkan peserta; c) biaya; d) penyetaraan; e) kriteria penerimaan peserta. 2) Prosedur penerimaan peserta didik. d) Penerimaan peserta didik dilakukan: 1) secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan satuan pendidikan nonformal; 2) tanpa diskriminasi gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi; 3) berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara; 4) sesuai dengan ketentuan pemerintah bagi program-program tertentu; 8 5) sesuai dengan fasilitas pelayanan yang dimiliki.
1) Satuan pendidikan nonformal menyusun kurikulum dan/atau rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan; 2) Penyusunan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau tujuan program yang diselenggarakan; 3) Pengelola satuan pendidikan nonformal bertanggung jawab atas tersusunnya kurikulum dan/atau rencana pembelajaran.
1) Satuan pendidikan nonformal menyusun kalender pendidikan yang disesuaikan dengan jenis program dan peserta didik. 2) Kalender pendidikan berisi serangkaian kegiatan awal belajar, hari efektif belajar, hari libur, jadwal evaluasi dalam rentang waktu pembelajaran. 3) Kalender pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan nonformal.
1) Satuan pendidikan nonformal menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap program pembelajaran. 2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tiap-tiap program belajar. 3) Mutu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan nonformal dikembangkan dengan: a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses tiap-tiap program belajar; b) melibatkan peserta didik secara aktif, kreatif, partisipatif, inovatif, motivatif, dan interaktif; c) tujuan agar peserta didik mencapai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tiap-tiap program belajar. 4) Setiap pendidik bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap program pembelajaran yang diampunya dengan cara: a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir; 9 b) menggunakan metoda pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan; c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien; d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum dan/atau program pembelajaran, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus peserta didik. 5) Pengelola satuan pendidikan nonformal bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran.
1) Satuan pendidikan nonformal menyusun program penilaian hasil belajar yang objektif, transparan, bertanggung jawab, dan berkesinambungan. 2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada standar penilaian yang ditentukan oleh tiap-tiap program dan disosialisasikan kepada pendidik dan peserta didik. 3) Satuan pendidikan nonformal menilai hasil belajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tiap-tiap program pembelajaran dan diinformasikan kepada peserta didik dan didokumentasikan secara baik. 4) Penilaian meliputi semua unsur kompetensi dan materi yang diajarkan. 5) Satuan pendidikan nonformal menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan ketentuan tiap-tiap program belajar. 6) Satuan pendidikan nonformal memberikan informasi hasil belajar kepada pihak yang berkepentingan.
1) Satuan pendidikan nonformal menyusun dan menetapkan peraturan pembelajaran. 2) Peraturan pembelajaran memuat: a) kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari pendidik yang disesuaikan dengan kriteria minimal tiap-tiap program; b) ketentuan mengenai evaluasi kelulusan sesuai dengan kriteria tiap-tiap program; c) ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik; 10 3) Peraturan pembelajaran ditetapkan oleh pengelola satuan pendidikan nonformal.
1) disusun dengan memperhatikan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 2) dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan nonformal pada tiap-tiap program.
1) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan satuan pendidikan nonformal; 2) pendayagunaan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasi dan kompetensinya.
1) pengelola satuan pendidikan nonformal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; 2) pendidik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran; 3) tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
1) merencanakan, memenuhi, dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan; 2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dalam proses pembelajaran; 11 3) melengkapi fasilitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tiap- tiap program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal; 4) memelihara semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.
1) sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola; 2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional; 3) kewenangan dan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan nonformal dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; 4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12
C. Pengawasan dan Evaluasi
1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik sesuai dengan program yang diselenggarakan; 2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang- kurangnya satu kali dalam setahun. 13
D. Kepemimpinan Pendidikan Nonformal
14
E. Sistem Informasi Manajemen
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)