DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020

Nomor: 51
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1150/M.KT.01/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film; jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film.
(2)Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Sensor Film dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.
(3)Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
b.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.pengelolaan urusan sumber daya; dan
d.pengelolaan urusan umum, ketatausahan, dan kerumahtanggaan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

a.Sekretaris;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, publikasi, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Sekretaris bertanggung jawab:

a.memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
b.mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris berwenang:

a.menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja;
b.menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan; dan
c.menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 10

(1)Sekretaris menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis tugas Lembaga Sensor Film kepada Ketua Lembaga Sensor Film.
(2)Sekretaris menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administratif Sekretariat LSF kepada menteri yang menyelenggaran urusuan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1150/M.KT.01/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film.
(2)Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Sensor Film dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.
(3)Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
b.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.pengelolaan urusan sumber daya; dan
d.pengelolaan urusan umum, ketatausahan, dan kerumahtanggaan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

a.Sekretaris;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Sekretaris bertanggung jawab:

a.memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
b.mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris berwenang:

a.menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja;
b.menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan; dan
c.menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 10

(1)Sekretaris menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis tugas Lembaga Sensor Film kepada Ketua Lembaga Sensor Film.
(2)Sekretaris menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administratif Sekretariat LSF kepada menteri yang menyelenggaran urusuan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.