DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2015

Nomor: 39
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN- RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;
b.pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;
c.pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;
d.pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film;
e.pemantauan hasil sensor film dan iklan film; dan
f.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

a.Subbagian Program dan Evaluasi;
b.Subbagian Fasilitasi Proses Penyensoran;
c.Subbagian Sarana Penyensoran;
d.Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran;
e.Subbagian Umum; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(2)Subbagian Fasilitasi Proses Penyensoran mempunyai tugas melakukan penyusunan data penyensoran, pengukuran, alih rekam, dan penghitungan biaya sensor, serta penyiapan berita acara, penyuntingan hasil sensor, dan surat tanda lulus atau tidak lulus sensor film dan iklan film.
(3)Subbagian Sarana Penyensoran mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film.
(4)Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran mempunyai tugas melakukan pemantauan hasil penyensoran film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
(5)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, publikasi, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagamana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala Sekretariat LSF merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

Sekretariat LSF berlokasi di Jalan MT. Haryono Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekretariat LSF berkoordinasi dengan :

a.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.Pusat Pengembangan Perfilman;
c.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat LSF harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat LSF; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat LSF.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN- RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;
b.pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;
c.pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;
d.pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film;
e.pemantauan hasil sensor film dan iklan film; dan
f.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

a.Subbagian Program dan Evaluasi;
b.Subbagian Fasilitasi Proses Penyensoran;
c.Subbagian Sarana Penyensoran;
d.Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran;
e.Subbagian Umum; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(2)Subbagian Fasilitasi Proses Penyensoran mempunyai tugas melakukan penyusunan data penyensoran, pengukuran, alih rekam, dan penghitungan biaya sensor, serta penyiapan berita acara, penyuntingan hasil sensor, dan surat tanda lulus atau tidak lulus sensor film dan iklan film.
(3)Subbagian Sarana Penyensoran mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film.
(4)Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran mempunyai tugas melakukan pemantauan hasil penyensoran film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
(5)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, publikasi, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagamana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala Sekretariat LSF merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

Sekretariat LSF berlokasi di Jalan MT. Haryono Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekretariat LSF berkoordinasi dengan :

a.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
b.Pusat Pengembangan Perfilman;
c.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat LSF harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat LSF; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat LSF.