DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015

Nomor: 68
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut PP-PAUD dan Dikmas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
(2)PP-PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

PP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi PP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Bidang Pengembangan Program dan Informasi;
d.Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
e.Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara PP-PAUD dan Dikmas.

Pasal 6

Bidang Pengembangan Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu, pengembangan program dan model pendidikan, fasilitasi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan penerapan model, serta pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pengembangan Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
f.pengembangan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 8

Bidang Pengembangan Program dan Informasi terdiri atas:

a.Seksi Program dan Evaluasi; dan
b.Seksi Informasi dan Kemitraan.

Pasal 9

(1)Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan model, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, serta evaluasi program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(2)Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengelolaan informasi serta pengembangan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut PP-PAUD dan Dikmas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
(2)PP-PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

PP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f.pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi PP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Bidang Pengembangan Program dan Informasi;
d.Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
e.Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara PP-PAUD dan Dikmas.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pengembangan Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
f.pengembangan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 8

Bidang Pengembangan Program dan Informasi terdiri atas:

a.Seksi Program dan Evaluasi; dan
b.Seksi Informasi dan Kemitraan.

Pasal 9

(1)Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan model, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, serta evaluasi program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(2)Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengelolaan informasi serta pengembangan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.