DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2015

Nomor: 70
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPMTPK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan media video dan televisi pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)BPMTPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPMTPK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media video dan televisi untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMTPK menyelenggarakan fungsi:

a.analisis model media video dan televisi;
b.perancangan model media video dan televisi;
c.pembuatan model media video dan televisi;
d.pengelolaan sarana dan peralatan media video dan televisi;
e.fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi;
f.fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
g.pemantauan dan evaluasi pengembangan media video dan televisi; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan BPMTPK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPMTPK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Perancangan Model;
d.Seksi Produksi Model;
e.Seksi Sarana; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara BPMTPK.
(2)Seksi Perancangan Model mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, dan implementasi, serta pemantauan dan evaluasi model video dan televisi.
(3)Seksi Produksi Model mempunyai tugas melakukan pembuatan model serta fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi.
(4)Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan peralatan media video dan televisi serta fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

BPMTPK berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPMTPK berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
c.unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPMTPK harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BPMTPK; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPMTPK.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPMTPK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan media video dan televisi pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)BPMTPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPMTPK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media video dan televisi untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMTPK menyelenggarakan fungsi:

a.analisis model media video dan televisi;
b.perancangan model media video dan televisi;
c.pembuatan model media video dan televisi;
d.pengelolaan sarana dan peralatan media video dan televisi;
e.fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi;
f.fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
g.pemantauan dan evaluasi pengembangan media video dan televisi; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan BPMTPK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPMTPK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Perancangan Model;
d.Seksi Produksi Model;
e.Seksi Sarana; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara BPMTPK.
(2)Seksi Perancangan Model mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, dan implementasi, serta pemantauan dan evaluasi model video dan televisi.
(3)Seksi Produksi Model mempunyai tugas melakukan pembuatan model serta fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi.
(4)Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan peralatan media video dan televisi serta fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

BPMTPK berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPMTPK berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
c.unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPMTPK harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BPMTPK; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPMTPK.