DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2015

Nomor: 71
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN- RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPMPK, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan multimedia pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)BPMPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPMPK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMPK menyelenggarakan fungsi:

a.analisis model multimedia;
b.perancangan model multimedia;
c.pembuatan model multimedia;
d.pengelolaan sarana dan peralatan multimedia;
e.fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan multimedia;
f.pemantauan dan evaluasi pengembangan model multimedia; dan
g.pelaksanaan urusan ketatausahaan BPMPK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPMPK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Perancangan Model;
d.Seksi Produksi Model; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPMPK.
(2)Seksi Perancangan Model mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi model serta fasilitasi pemanfaatan multimedia.
(3)Seksi Produksi Model mempunyai tugas melakukan pembuatan model, pengelolaan sarana dan peralatan, dan fasilitasi pengembangan multimedia.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

BPMPK berlokasi di Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPMPK berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPMPK harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BPMPK; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPMPK.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN- RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPMPK, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan multimedia pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)BPMPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPMPK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMPK menyelenggarakan fungsi:

a.analisis model multimedia;
b.perancangan model multimedia;
c.pembuatan model multimedia;
d.pengelolaan sarana dan peralatan multimedia;
e.fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan multimedia;
f.pemantauan dan evaluasi pengembangan model multimedia; dan
g.pelaksanaan urusan ketatausahaan BPMPK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPMPK terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Perancangan Model;
d.Seksi Produksi Model; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPMPK.
(2)Seksi Perancangan Model mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi model serta fasilitasi pemanfaatan multimedia.
(3)Seksi Produksi Model mempunyai tugas melakukan pembuatan model, pengelolaan sarana dan peralatan, dan fasilitasi pengembangan multimedia.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI

Pasal 8

BPMPK berlokasi di Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPMPK berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
d.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPMPK harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BPMPK; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPMPK.