Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 293
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2019, No.236
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita www.peraturan.go.id 2019, No.236 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
www.peraturan.go.id 2019, No.236
Susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan, penelaahan kasus dan masalah hukum, pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai, dan penyiapan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan www.peraturan.go.id 2019, No.236 Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I menyelenggarakan fungsi:
www.peraturan.go.id 2019, No.236
dan
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2019, No.236
Membuka PDF…