DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengawasan penggunaan bahasa Indonesia; objek pengawasan yang digunakan di lanskap dan dokumen resmi; bentuk pengawasan terdiri atas: a. sosialisasi; b. pemantauan; c. pendampingan; dan d. evaluasi; pembagian kewenangan pengawasan yang dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. gubernur; dan c. bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya; pemanfaatn hasil pengawasan; peran serta masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu disusun pedoman;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Menteri

Menetapkan

menetapkan pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. 6.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah- daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
4.Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia bertujuan untuk:

a.mewujudkan eksistensi bangsa, identitas nasional, dan persatuan Indonesia dalam kehidupan majemuk di dunia global;
b.meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia;
c.meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan standar;
d.memajukan peradaban bangsa dengan Bahasa Indonesia;
e.meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
f.meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia dengan meminimalisasi kesalahan berbahasa; dan
g.melakukan perbaikan pada objek bahasa.

Pasal 3

Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan dengan prinsip pengutamaan Bahasa Indonesia.

BAB III

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Objek Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan di lanskap dan dokumen resmi.
(2)Objek bahasa di lanskap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.nama geografi di Indonesia;
2. b.nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
3. c.nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
4. d.nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
5. e.nama lembaga pendidikan yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
6. f.organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
7. g.nama jalan; dan
8. h.rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
(3)Objek bahasa di dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.dokumen resmi negara;
3. c.pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri;
4. d.bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
5. e.pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
6. f.nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
7. g.forum yang bersifat nasional atau internasional di Indonesia;
8. h.komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
9. i.laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan;
10. j.penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
11. k.informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
12. l.informasi melalui media massa; dan
13. m.dokumen lain.

BAB IV

BENTUK PENGAWASAN

Pasal 5

Bentuk Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia terdiri atas:

a.sosialisasi;
b.pemantauan;
c.pendampingan; dan
d.evaluasi.

Pasal 6

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan Bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif untuk memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia lembaga dan/atau perseorangan.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan trigatra bangun bahasa yang terdiri atas:
1. a.utamakan Bahasa Indonesia;
2. b.lestarikan Bahasa Daerah; dan
3. c.kuasai Bahasa Asing.

Pasal 7

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pengumpulan data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa; dan
2. b.pengolahan data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa.
(2)Pengumpulan data objek bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penentuan sasaran pengawasan; dan
2. b.perekaman dan/atau pencatatan objek bahasa.
(3)Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengidentifikasian data yang berada dalam daftar periksa objek bahasa;
2. b.penentuan kategori penggunaan bahasa; dan
3. c.penganalisisan data dalam daftar periksa objek bahasa.

Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.penyajian hasil analisis data objek bahasa;
b.pemberian konsultasi penggunaan Bahasa Indonesia; dan
c.pelaksanaan asistensi penerapan kaidah Bahasa Indonesia.

Pasal 9

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan/atau pendampingan yang telah dilakukan.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi laporan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi dan/atau rencana tindak lanjut pengawasan Bahasa Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan teknis operasional Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kebahasaan di Kementerian.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2019