Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2019
- Nomor
- 63
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
2.Undang-Undang... SALINAN trRESIDEN
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN BAHASA INDONESIA. TENTANG PENGGUNAAN
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
SK No OO7314 A
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAB II
5 6 SK No OO7315 A Bagian Kedua Peraturan Perundang-undangan
(21 Penggunaan 'Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
(41 Tata cara penggunaan Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Dokumen Resmi Negara
(41 Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang berlaku secara internasional dapat disertai Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
SK No OO7317 A
Paragraf 2 Pidato Resmi di Dalam Negeri
Penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
Forum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan forum yang diselenggarakan oleh:
a b trRESIDEN Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional yang lain.
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional.
(21 Acara penerimaan pidato resmi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat pelaksanaan acara penerimaan resmi , dalam jamuan kenegaraan.
Pasal 1 1 Pasal 1 1
(21 Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk sebagai pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebg.gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kegiatan pendampingan kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, dan/atau sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pimpinan tertinggi organisasi internasional pada forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum lain sejenis yang diselenggarakan lembaga akademi, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok atau perseorangan yang termasuk dalam kategori masyarakat sipil.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)