DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun jdih.kemdikbud.go.id 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
2.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. jdih.kemdikbud.go.id
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Borang Identifikasi adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi proses penyusunan dan sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6.Borang Capaian adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
7.Instrumen Pemantauan dan Evaluasi adalah lembar pemeriksaan dan penilaian yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan dan capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 2

Pemantauan dan evaluasi bertujuan memastikan terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB II

PEMANTAUAN DAN EVALUASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengamatan;
2. b.pengidentifikasian;
3. c.pencatatan;
4. d.penganalisisan; dan
5. e.penilaian.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan; dan
2. b.dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
2. b.pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
(2)Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.RPJMD kabupaten/kota dan provinsi; dan
2. b.RKPD kabupaten/kota dan provinsi. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

PELAKSANA

Pasal 5

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.
(3)Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(4)Kewenangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
(2)Susunan keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gubernur sebagai pembina;
2. b.sekretaris daerah sebagai penanggung jawab;
3. c.kepala dinas yang membidangi urusan kebudayaan sebagai ketua;
4. d.inspektur daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
5. e.kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai anggota; dan
6. f.kepala biro pemerintahan sebagai anggota. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan tata kerja tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan:

a.pengumpulan data;
b.pemeriksaan;
c.penilaian; dan
d.pelaporan.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Borang Identifikasi; dan
2. b.Borang Capaian.
(2)Format Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Bupati/wali kota melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
2. b.sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
3. c.target capaian program bidang kebudayaan; dan
4. d.alokasi anggaran program bidang kebudayaan.
(3)Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
2. b.realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan
3. c.realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 10

(1)Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
(3)Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
(2)Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
3. c.target capaian program bidang kebudayaan; dan
4. d.alokasi anggaran program bidang kebudayaan.
(3)Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
2. b.realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan
3. c.realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun jdih.kemdikbud.go.id 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
2.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. jdih.kemdikbud.go.id
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Borang Identifikasi adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi proses penyusunan dan sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6.Borang Capaian adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
7.Instrumen Pemantauan dan Evaluasi adalah lembar pemeriksaan dan penilaian yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan dan capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
12.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 2

Pemantauan dan evaluasi bertujuan memastikan terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB II

PEMANTAUAN DAN EVALUASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengamatan;
2. b.pengidentifikasian;
3. c.pencatatan;
4. d.penganalisisan; dan
5. e.penilaian.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan; dan
2. b.dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
2. b.pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
(2)Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.RPJMD kabupaten/kota dan provinsi; dan
2. b.RKPD kabupaten/kota dan provinsi. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

PELAKSANA

Pasal 5

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.
(3)Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(4)Kewenangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
(2)Susunan keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gubernur sebagai pembina;
2. b.sekretaris daerah sebagai penanggung jawab;
3. c.kepala dinas yang membidangi urusan kebudayaan sebagai ketua;
4. d.inspektur daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
5. e.kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai anggota; dan
6. f.kepala biro pemerintahan sebagai anggota. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan tata kerja tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan:

a.pengumpulan data;
b.pemeriksaan;
c.penilaian; dan
d.pelaporan.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Borang Identifikasi; dan
2. b.Borang Capaian.
(2)Format Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Bupati/wali kota melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
2. b.sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
3. c.target capaian program bidang kebudayaan; dan
4. d.alokasi anggaran program bidang kebudayaan.
(3)Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
2. b.realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan
3. c.realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 10

(1)Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
(3)Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
(2)Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
3. c.target capaian program bidang kebudayaan; dan
4. d.alokasi anggaran program bidang kebudayaan.
(3)Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
2. b.realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan
3. c.realisasi anggaran program bidang kebudayaan.