Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam pemerintahan negara.
3 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehadiran lembaga ini sangat vital dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Kemdiktisaintek berkomitmen kuat untuk terus berinovasi, memperluas akses pendidikan tinggi yang relevan, serta memperkuat pemanfaatan sains dan teknologi demi kemajuan bangsa
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan buku pendidikan, penyediaan buku pendidikan, pendistribusian buku pendidikan, penggunaan buku pendidikan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan Guru ASN Daerah; alokasi, penghentian pembayaran, dan pengenaan pajak tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan Guru ASN Daerah; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan larangan dan sanksi. Pada pokoknya Peraturan Menteri ini Sebagian besar substansi sama dengan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah provinsi dan Kabupaten/kota, namun terdapat beberapa penyesuaian substansi antara lain: penyesuaian nomenklatur tunjangan yakni tunjangan guru ASN Daerah. Nomenklatur ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Khusus NonFisik; penyesuaian beberapa persyaratan penerima tunjangan; penyesuaian pelaksanaan cuti bagi penerima tunjangan; penambahan ketentuan pemberhentian penerimaan tunjangan; dan penyesuan teknis penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian yaitu mengenai waktu pelaksanaan sinkronisasi data dan waktu pelaksanaan validasi serta penetapan penerima.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016
Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiLihat semua
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Provinsi
Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi bervariasi antarprovinsi
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Klasifikasi Desa Indonesia 2015 - 2025
Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi menurun lalu meningkat
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2025
Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi fluktuatif namun cenderung naik
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kuintil Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025
Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi fluktuatif namun cenderung naik
Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Menurut Jenjang Pendidikan (2015-Agustus 2020)
Universitas dan Pesantren menjadi dua lembaga pendidikan teratas tempat terjadinya kekerasan seksual.
Anggaran Pendidikan di APBN 2016-2026
Anggaran pendidikan wajib dialokasikan minimal 20 persen karena merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia
