LembagaKementerian

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam pemerintahan negara.

KP

3 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu

Kepemimpinan

Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehadiran lembaga ini sangat vital dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Kemdiktisaintek berkomitmen kuat untuk terus berinovasi, memperluas akses pendidikan tinggi yang relevan, serta memperkuat pemanfaatan sains dan teknologi demi kemajuan bangsa

Kebijakan

DokumenLihat semua

Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiLihat semua

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Provinsi

Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi bervariasi antarprovinsi

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Klasifikasi Desa Indonesia 2015 - 2025

Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi menurun lalu meningkat

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2025

Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi fluktuatif namun cenderung naik

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kuintil Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025

Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi fluktuatif namun cenderung naik

Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Menurut Jenjang Pendidikan (2015-Agustus 2020)

Universitas dan Pesantren menjadi dua lembaga pendidikan teratas tempat terjadinya kekerasan seksual.

Anggaran Pendidikan di APBN 2016-2026

Anggaran pendidikan wajib dialokasikan minimal 20 persen karena merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia