DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi perlu dibentuk Peraturan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/115/M.KT.01/2022;
d.bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur jdih.kemdikbud.go.id organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
2.Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

BALAI BAHASA

Pasal 2

(1)Balai Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
b.pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
c.pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
d.pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
e.pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
f.pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

KANTOR BAHASA

Pasal 6

(1)Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 7

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
b.pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
c.pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
d.pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
e.pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
f.pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan; jdih.kemdikbud.go.id
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 9

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.Kepala; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi perlu dibentuk Peraturan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/115/M.KT.01/2022;
d.bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur jdih.kemdikbud.go.id organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
2.Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

BALAI BAHASA

Pasal 2

(1)Balai Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
b.pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
c.pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
d.pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
e.pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
f.pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

KANTOR BAHASA

Pasal 6

(1)Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 7

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
b.pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
c.pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
d.pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
e.pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
f.pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
g.pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan; jdih.kemdikbud.go.id
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 9

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.Kepala; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemdikbud.go.id