DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI www.peraturan.go.id 2023, No.47 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2.Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
3.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar Jam Kerja Pegawai.
4.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
5.Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi PPPK.
6.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
7.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
10.Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib:

a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat www.peraturan.go.id 2023, No.47 pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPK wajib:

a.berpenampilan rapi dan sopan;
b.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
c.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
d.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
e.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
f.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai;
h.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
i.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
j.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k.menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan lain, konsultan, dan/atau organisasi kemasyarakatan;
d.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/atau organisasi kemasyarakatan www.peraturan.go.id 2023, No.47 asing;
e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
f.melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
h.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
i.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
j.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
l.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
m.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
n.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
o.berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan;
p.melakukan perundungan, pelecehan, dan/atau kekerasan seksual;
q.menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
r.menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara www.peraturan.go.id 2023, No.47 langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian;
s.menduduki jabatan rangkap;
t.menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau terlibat politik praktis;
u.memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
v.bekerja diluar tugas kedinasan;
w.memiliki lebih dari 1 (satu) orang suami/istri; dan
x.melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 5

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terdapat dalam perjanjian kerja.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat dalam perjanjian kerja.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan; dan
2. b.pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan www.peraturan.go.id 2023, No.47 hormat;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 8

(1)Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban berpenampilan rapi dan sopan jika dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
(2)Jenis Hukuman Disiplinringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
2. b.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali; dan
3. c.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja yang dihitung pada tahun berkenaan.

Pasal 9

(1)Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
2. b.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
3. c.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
4. d.berpenampilan rapi dan sopan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali www.peraturan.go.id 2023, No.47 yang dihitung pada tahun berkenaan;
5. e.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
6. f.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
7. g.menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan; dan
8. h.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan.
(2)Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
2. b.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
3. c.menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
4. d.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
5. e.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
6. f.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja yang dihitung pada tahun berkenaan; dan
7. g.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/Jabatan. www.peraturan.go.id 2023, No.47

Pasal 10

(1)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan; dan
2. b.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan.
(2)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
2. b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
3. c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
4. d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
5. e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
6. f.berpenampilan rapi dan sopan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
7. g.menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
8. h.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
9. i.melaporkan dengan segera kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun www.peraturan.go.id 2023, No.47 berkenaan;
10. j.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih yang dihitung pada tahun berkenaan; dan
11. k.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan.
(3)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah; dan
2. b.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap larangan yang berupa:

a.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
b.menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…