DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional belum mengakomodir data dukung penetapan daerah khusus, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional; https://jdih.kemdikbud.go.id/ Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639); https://jdih.kemdikbud.go.id/ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
1. a.status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
2. b.pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
(2)Pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
2. b.minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik. https://jdih.kemdikbud.go.id/
(3)Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2.Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. https://jdih.kemdikbud.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 579 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 https://jdih.kemdikbud.go.id/ SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL METODE PENGHITUNGAN INDEKS WILAYAH A. Rincian kriteria, indikator, dan sub-indikator yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut. Tabel 1. No. Kriteria Indikator Sub-Indikator (a) (b) (c) 1 Keterjangkauan Wilayah Variasi moda transportasi Moda transportasi Aksesibilitas moda darat Keterpencilan daerah Jarak ke Pusat Daerah Waktu tempuh Biaya perjalanan 2 Keberadaan Fasilitas Fasilitas listrik Tersedia sumber listrik Tersedia listrik PLN Fasilitas komunikasi Kekuatan sinyal Jenis sinyal 3 Ketahanan Ekonomi Ekonomi Desa Keragaman Produksi Masyarakat Desa Tersedianya Pusat Pelayanan Perdagangan Akses Distribusi/Logistik Akses Ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan Lembaga Ekonomi https://jdih.kemdikbud.go.id/ No. Kriteria Indikator Sub-Indikator (a) (b) (c) Keterbukaan Wilayah 4 Ketahanan Sosial Kesehatan Pelayanan Kesehatan Keberadaan Masyarakat Untuk Kesehatan Jaminan kesehatan Pendidikan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah Akses Pendidikan Non Formal Akses ke Pengetahuan Modal Sosial Memiliki Solidaritas Sosial Memiliki Toleransi Rasa Aman Penduduk Kesejahteraan Sosial Pemukiman Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak Akses ke Sanitasi Akses ke Listrik Akses Informasi dan Komunikasi 5 Ketahanan Lingkungan Ekologi Kualitas Lingkungan Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana B. Data yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.
1.Data Utama Data utama yang digunakan untuk penghitungan indeks komposit penetapan Daerah Khusus bersumber dari data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik.
2.Data Pendukung

a.Data daerah terpencil atau terbelakang bersumber dari: https://jdih.kemdikbud.go.id/ 1) data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik; dan/atau 2) data ketertinggalan atau keterpencilan desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
b.Data daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil bersumber dari data komunitas adat terpencil yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
c.Data daerah yang berbatasan dengan negara lain bersumber dari data desa yang berada di kecamatan perbatasan negara yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan.
d.Data daerah pulau kecil dan terluar bersumber dari data desa yang berada pada pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan. C. Penghitungan pembobotan kondisi geografis dan pembobotan sub-indikator dalam penetapan Daerah Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. 1.Penghitungan pembobotan Tipe Kondisi Geografis sebagai berikut:
a.untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif, daerah di kategorikan sesuai tipe daerah berdasarkan kondisi geografis yang kemudian diberi pembobotan;
b.tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbagi atas 4 (empat) kategori sebagai berikut: 1) daerah terpencil atau terbelakang; 2) daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil; 3) daerah perbatasan dengan negara lain; dan 4) daerah pulau terkecil dan terluar.
c.pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mengurutkan indeks dari tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi distribusi data; dan https://jdih.kemdikbud.go.id/
d.penetapan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik.
1. 2.Penghitungan pembobotan masing-masing sub-indikator sebagai berikut:
a.setiap sub-indikator dilakukan standardisasi dan diberikan pembobotan penghitungan indeks untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif; dan
b.penetapan pembobotan dilakukan berdasarkan perhitungan simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik. D. Interpretasi Indeks Penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.
1. 1.Hasil penghitungan menghasilkan nilai indeks yang besarannya antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).
2. 2.Daerah yang mempunyai nilai indeks mendekati 0 (nol) dianggap sebagai Daerah Khusus dengan kondisi geografis.
3. 3.Daerah yang mempunyai indeks mendekati satu dianggap sebagai daerah yang tidak mempunyai tantangan ketertinggalan atau keterpencilan.
4. 4.Penetapan Daerah Khusus sesuai dengan angka indeks. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional belum mengakomodir data dukung penetapan daerah khusus, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639); https://jdih.kemdikbud.go.id/ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
1. a.status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
2. b.pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
(2)Pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
2. b.minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik. https://jdih.kemdikbud.go.id/
(3)Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2.Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. https://jdih.kemdikbud.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 579 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 https://jdih.kemdikbud.go.id/ SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL METODE PENGHITUNGAN INDEKS WILAYAH A. Rincian kriteria, indikator, dan sub-indikator yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut. Tabel 1. No. Kriteria Indikator Sub-Indikator (a) (b) (c) 1 Keterjangkauan Wilayah Variasi moda transportasi Moda transportasi Aksesibilitas moda darat Keterpencilan daerah Jarak ke Pusat Daerah Waktu tempuh Biaya perjalanan 2 Keberadaan Fasilitas Fasilitas listrik Tersedia sumber listrik Tersedia listrik PLN Fasilitas komunikasi Kekuatan sinyal Jenis sinyal 3 Ketahanan Ekonomi Ekonomi Desa Keragaman Produksi Masyarakat Desa Tersedianya Pusat Pelayanan Perdagangan Akses Distribusi/Logistik Akses Ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan Lembaga Ekonomi https://jdih.kemdikbud.go.id/ No. Kriteria Indikator Sub-Indikator (a) (b) (c) Keterbukaan Wilayah 4 Ketahanan Sosial Kesehatan Pelayanan Kesehatan Keberadaan Masyarakat Untuk Kesehatan Jaminan kesehatan Pendidikan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah Akses Pendidikan Non Formal Akses ke Pengetahuan Modal Sosial Memiliki Solidaritas Sosial Memiliki Toleransi Rasa Aman Penduduk Kesejahteraan Sosial Pemukiman Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak Akses ke Sanitasi Akses ke Listrik Akses Informasi dan Komunikasi 5 Ketahanan Lingkungan Ekologi Kualitas Lingkungan Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana B. Data yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.
1.Data Utama Data utama yang digunakan untuk penghitungan indeks komposit penetapan Daerah Khusus bersumber dari data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik.
2.Data Pendukung

a.Data daerah terpencil atau terbelakang bersumber dari: https://jdih.kemdikbud.go.id/ 1) data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik; dan/atau 2) data ketertinggalan atau keterpencilan desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
b.Data daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil bersumber dari data komunitas adat terpencil yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
c.Data daerah yang berbatasan dengan negara lain bersumber dari data desa yang berada di kecamatan perbatasan negara yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan.
d.Data daerah pulau kecil dan terluar bersumber dari data desa yang berada pada pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan. C. Penghitungan pembobotan kondisi geografis dan pembobotan sub-indikator dalam penetapan Daerah Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. 1.Penghitungan pembobotan Tipe Kondisi Geografis sebagai berikut:
a.untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif, daerah di kategorikan sesuai tipe daerah berdasarkan kondisi geografis yang kemudian diberi pembobotan;
b.tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbagi atas 4 (empat) kategori sebagai berikut: 1) daerah terpencil atau terbelakang; 2) daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil; 3) daerah perbatasan dengan negara lain; dan 4) daerah pulau terkecil dan terluar.
c.pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mengurutkan indeks dari tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi distribusi data; dan https://jdih.kemdikbud.go.id/
d.penetapan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik.
1. 2.Penghitungan pembobotan masing-masing sub-indikator sebagai berikut:
a.setiap sub-indikator dilakukan standardisasi dan diberikan pembobotan penghitungan indeks untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif; dan
b.penetapan pembobotan dilakukan berdasarkan perhitungan simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik. D. Interpretasi Indeks Penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.
1. 1.Hasil penghitungan menghasilkan nilai indeks yang besarannya antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).
2. 2.Daerah yang mempunyai nilai indeks mendekati 0 (nol) dianggap sebagai Daerah Khusus dengan kondisi geografis.
3. 3.Daerah yang mempunyai indeks mendekati satu dianggap sebagai daerah yang tidak mempunyai tantangan ketertinggalan atau keterpencilan.
4. 4.Penetapan Daerah Khusus sesuai dengan angka indeks. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020