DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 April 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1557/M.KT.01/2023;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf b dan huruf l Pasal 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengawasan;
b.pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
d.koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Inspektorat Jenderal;
e.penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
f.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
h.koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.pengolahan dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
k.fasilitasi pencegahan korupsi;
l.pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan sesuai penugasan Menteri; dan
m.pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
1. 2.Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

3.Di antara huruf f dan huruf g Pasal 227 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1 sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
b.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
c.pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
d.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
e.pelaksanaan pencegahan korupsi;
f.pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya; f1. pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat sesuai wilayah kerjanya; dan
g.penyusunan laporan hasil pengawasan.
1. 4.Di antara huruf e dan huruf f Pasal 231 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis audit investigasi;
b.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat investigasi;
c.pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
d.pelaksanaan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
e.fasilitasi pengawasan investigasi; e1. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil investigasi; dan
f.penyusunan laporan hasil audit investigasi.
1. 5.Judul Bagian Kedua BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 6.Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

7.Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan.

8.Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan kebijakan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
b.pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia; dan
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.
1. 9.Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 10.Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdampak terhadap penataan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
b.pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdampak terhadap penataan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
1. 11.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Œ NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd NADIEM ANWAR MAKARIM

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1557/M.KT.01/2023;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf b dan huruf l Pasal 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengawasan;
b.pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
d.koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Inspektorat Jenderal;
e.penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
f.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
h.koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.pengolahan dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
k.fasilitasi pencegahan korupsi;
l.pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan sesuai penugasan Menteri; dan
m.pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
1. 2.Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

3.Di antara huruf f dan huruf g Pasal 227 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1 sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
b.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
c.pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
d.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
e.pelaksanaan pencegahan korupsi;
f.pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya; f1. pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat sesuai wilayah kerjanya; dan
g.penyusunan laporan hasil pengawasan.
1. 4.Di antara huruf e dan huruf f Pasal 231 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis audit investigasi;
b.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat investigasi;
c.pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
d.pelaksanaan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
e.fasilitasi pengawasan investigasi; e1. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil investigasi; dan
f.penyusunan laporan hasil audit investigasi.
1. 5.Judul Bagian Kedua BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 6.Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

7.Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan.

8.Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan kebijakan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
b.pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia; dan
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.
1. 9.Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 10.Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdampak terhadap penataan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
b.pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdampak terhadap penataan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
1. 11.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Œ NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd NADIEM ANWAR MAKARIM