Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, analisis, dan penyajian data hasil pengawasan, dan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan sesuai penugasan Menteri, dan pencegahan korupsi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:
f1. pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat sesuai wilayah kerjanya; dan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
e1. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil investigasi; dan
Bagian Kedua Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
dan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Œ NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd NADIEM ANWAR MAKARIM
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)