DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai sistem zonasi berupa bentuk zona, kewenangan penetapan sistem zonasi cagar budaya, penandaan zona, dan pemantauan dan evaluasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SISTEM ZONASI CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
8.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

(1)Sistem Zonasi ditetapkan untuk mengatur fungsi dan pemanfaatan ruang Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
(2)Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan dalam membentuk Zonasi.
(3)Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
1. a.zona inti;
2. b.zona penyangga;
3. c.zona pengembangan; dan/atau
4. d.zona penunjang.
(4)Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil kajian.
(5)Komposisi zona pada sistem Zonasi paling sedikit terdiri atas zona inti dan zona penyangga.
(6)Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

BAB II

BENTUK ZONA

Pasal 3

(1)Bentuk zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat berupa:
1. a.blok;
2. b.plasma-sel;
3. c.koridor; dan/atau
4. d.multibentuk.
(2)Bentuk zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d ditentukan berdasarkan batas Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 4

(1)Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berbentuk konsentris atau berdampingan yang dibuat dengan asumsi seluruh bagian Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya mempunyai nilai, kebutuhan, dan tujuan Pelindungan yang sama.
(2)Plasma-sel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berbentuk konsentris atau berdampingan yang dibuat dengan asumsi Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya memiliki beragam kondisi, nilai, kebutuhan, dan tujuan Zonasi yang berbeda.
(3)Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berbentuk memanjang dengan asumsi Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya cenderung membentuk ruang berupa lajur, jalan, atau rute.
(4)Multibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat berbentuk plasma-sel, blok, dan/atau koridor dengan asumsi Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya diperlukan dua atau lebih bentuk.
(5)Bentuk zona berupa blok, plasma-sel, koridor, dan multibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

FUNGSI DAN BATAS PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5

(1)Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki fungsi sebagai area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
(2)Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki fungsi sebagai area yang melindungi zona inti.
(3)Zona pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c memiliki fungsi sebagai area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya.
(4)Zona penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d memiliki fungsi sebagai area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 6

(1)Zona inti dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas yang tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi fisik Cagar Budaya.
(2)Zona penyangga dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan umum dan penempatan fasilitas pendukung pelestarian Cagar Budaya yang tidak mengganggu estetika visual Cagar Budaya.
(3)Zona pengembangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
1. a.rekreasi;
2. b.daerah konservasi lingkungan alam;
3. c.daerah lanskap budaya;
4. d.kehidupan budaya tradisional;
5. e.keagamaan; dan/atau
6. f.kepariwisataan.
(4)Zona penunjang dimanfaatkan bagi kepentingan:
1. a.rekreasi;
2. b.daerah konservasi lingkungan alam;
3. c.lanskap budaya;
4. d.kehidupan budaya tradisional;
5. e.keagamaan;
6. f.kepariwisataan; dan
7. g.permukiman tradisional/lokal.

BAB IV

KEWENANGAN PENETAPAN SISTEM ZONASI CAGAR BUDAYA

Pasal 7

(1)Sistem Zonasi Cagar Budaya ditetapkan oleh:
1. a.Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;
2. b.gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; atau
3. c.bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.
(2)Dalam menetapkan sistem Zonasi Cagar Budaya, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk tim kerja.

Pasal 8

(1)Pembentukan tim kerja oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pembentukan tim kerja oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 9

(1)Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas unsur:
1. a.direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya sesuai dengan kewenangannya; dan
2. b.sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang ilmu/kompetensi yang berkaitan dengan Zonasi Cagar Budaya.
(2)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal atau kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
(3)Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tim kerja dapat mengikutsertakan:
1. a.kementerian/lembaga terkait; dan
2. b.akademisi.

BAB V

PENETAPAN SISTEM ZONASI CAGAR BUDAYA

Pasal 10

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui:

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.perumusan naskah kajian; dan
d.konsultasi publik.

Pasal 11

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan:

a.peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
b.kepentingan negara dan kepentingan daerah;
c.kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
d.pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
e.lingkungan alam; dan
f.sistem Zonasi lain.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…