DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 jdih.kemdikbud.go.id Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBAKUAN DAN KODIFIKASI KAIDAH BAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. jdih.kemdikbud.go.id
2.Kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh Pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus.
3.Kaidah Bahasa adalah ketentuan yang mengatur tolok ukur penggunaan bahasa.
4.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Korpus adalah kumpulan data kebahasaan dan kesastraan berbentuk lisan dan/atau tulisan yang berasal dari sumber digital dan/atau nondigital.
6.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

TATA CARA PEMBAKUAN DAN KODIFIKASI KAIDAH BAHASA INDONESIA

Pasal 2

Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia berupa:

a.tata bahasa;
b.tata aksara;
c.kamus;
d.ensiklopedia;
e.glosarium; jdih.kemdikbud.go.id
f.rekaman tuturan; atau
g.bentuk lain yang sejenis.

Pasal 3

(1)Tata bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa yang meliputi:
1. a.fonologi;
2. b.morfologi; dan
3. c.sintaksis.
(2)Fonologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kaidah mengenai bunyi bahasa sesuai dengan fungsi bunyi bahasa.
(3)Morfologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kaidah mengenai bentuk kata dan kombinasi kata.
(4)Sintaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kaidah mengenai bagian-bagian kalimat dan susunan pembentukan kalimat.

Pasal 4

Tata aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kaidah pelambangan bunyi, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca dalam aksara latin.

Pasal 5

Kamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan karya acuan yang memuat kata dan ungkapan berikut keterangan makna, pemakaian, atau terjemahan yang dapat berbentuk daring, luring, atau cetak.

Pasal 6

Ensiklopedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan karya acuan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

Glosarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan daftar kata dengan padanannya dalam bidang tertentu.

Pasal 8

Rekaman tuturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan tuturan lisan yang dipilih untuk dicatat dan dijadikan sebagai lafal standar.

Pasal 9

(1)Bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan hasil Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia yang menjadi acuan kebahasaan.
(2)Bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Badan melakukan Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dalam melakukan Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan:
1. a.pengguna bahasa;
2. b.pakar kebahasaan; dan/atau
3. c.perseorangan/kelompok/lembaga yang berkaitan dengan Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Pasal 11

Pembakuan Kaidah Bahasa Indonesia dilakukan melalui tahapan: jdih.kemdikbud.go.id

a.seleksi;
b.elaborasi;
c.verifikasi; dan
d.validasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 jdih.kemdikbud.go.id Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBAKUAN DAN KODIFIKASI KAIDAH BAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. jdih.kemdikbud.go.id
2.Kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh Pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus.
3.Kaidah Bahasa adalah ketentuan yang mengatur tolok ukur penggunaan bahasa.
4.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Korpus adalah kumpulan data kebahasaan dan kesastraan berbentuk lisan dan/atau tulisan yang berasal dari sumber digital dan/atau nondigital.
6.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

TATA CARA PEMBAKUAN DAN KODIFIKASI KAIDAH BAHASA INDONESIA

Pasal 2

Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia berupa:

a.tata bahasa;
b.tata aksara;
c.kamus;
d.ensiklopedia;
e.glosarium; jdih.kemdikbud.go.id
f.rekaman tuturan; atau
g.bentuk lain yang sejenis.

Pasal 3

(1)Tata bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa yang meliputi:
1. a.fonologi;
2. b.morfologi; dan
3. c.sintaksis.
(2)Fonologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kaidah mengenai bunyi bahasa sesuai dengan fungsi bunyi bahasa.
(3)Morfologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kaidah mengenai bentuk kata dan kombinasi kata.
(4)Sintaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kaidah mengenai bagian-bagian kalimat dan susunan pembentukan kalimat.

Pasal 4

Tata aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kaidah pelambangan bunyi, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca dalam aksara latin.

Pasal 5

Pasal 6

Ensiklopedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan karya acuan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

Glosarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan daftar kata dengan padanannya dalam bidang tertentu.

Pasal 8

Rekaman tuturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan tuturan lisan yang dipilih untuk dicatat dan dijadikan sebagai lafal standar.

Pasal 9

(1)Bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan hasil Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia yang menjadi acuan kebahasaan.
(2)Bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Badan melakukan Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dalam melakukan Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan:
1. a.pengguna bahasa;
2. b.pakar kebahasaan; dan/atau
3. c.perseorangan/kelompok/lembaga yang berkaitan dengan Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Pasal 11

Pembakuan Kaidah Bahasa Indonesia dilakukan melalui tahapan: jdih.kemdikbud.go.id

a.seleksi;
b.elaborasi;
c.verifikasi; dan
d.validasi.