DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, biaya investasi, biaya operasional, perhitungan satuan biaya pendidikan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2023, No.109 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
2.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5.Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam Satuan Pendidikan.
6.Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi www.peraturan.go.id 2023, No.109 untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

(1)Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
(2)Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Biaya Investasi; dan
2. b.Biaya Operasional.
(3)Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BIAYA INVESTASI

Pasal 3

Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:

a.investasi lahan;
b.penyediaan sarana dan prasarana;
c.penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
d.modal kerja tetap.

Pasal 4

Biaya Investasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan untuk menyediakan lahan Satuan Pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan www.peraturan.go.id 2023, No.109 pendidikan yang bermutu.

Pasal 5

(1)Biaya penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan.
(2)Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bahan pembelajaran;
2. b.alat pembelajaran; dan
3. c.perlengkapan.
(3)Jenis sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Biaya penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan:
1. a.jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
2. b.letak dan kondisi geografis;
3. c.jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan; dan
4. d.kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus.
(5)Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pembelian;
2. b.sewa;
3. c.pertukaran;
4. d.peminjaman;
5. e.hibah;
6. f.wakaf; dan
7. g.kerja sama berbagi sumber daya dengan Satuan Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Pasal 6

(1)Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk:
1. a.penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan; dan
2. b.pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan.
(2)Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas pendidik dan Tenaga Kependidikan selain pendidik.
(3)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
(4)Tenaga Kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengelola satuan www.peraturan.go.id 2023, No.109 pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal 7

(1)Biaya penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi jumlah Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu.
(2)Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru;
2. b.pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan; dan/atau
3. c.keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar.
(3)Biaya modal kerja tetap untuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di Satuan Pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pendanaan rutin dan berkelanjutan.
(4)Biaya modal kerja tetap untuk pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh Satuan Pendidikan untuk keberlangsungan proses pembelajaran.
(5)Biaya modal kerja tetap untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh Satuan Pendidikan. www.peraturan.go.id 2023, No.109

BAB III

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

Biaya Operasional meliputi komponen biaya:

a.personalia; dan
b.nonpersonalia.

Pasal 10

(1)Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4).
(3)Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan berdasarkan pada masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan.
(4)Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan bagi Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, pemberian tunjangan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang besaran penghasilan bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…