DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; jdih.kemdikbud.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi jdih.kemdikbud.go.id dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 903); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.
4.Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum. jdih.kemdikbud.go.id
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6.Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Kurikulum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum pada Instansi Pembina. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum terdiri atas:
1. a.Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
2. b.Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
3. c.Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
4. d.Pengembang Kurikulum Ahli Utama.
(2)Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang:
1. a.penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kurikulum;
2. b.pelaksanaan Pengembangan Kurikulum;
3. c.koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Kurikulum;
4. d.implementasi Kurikulum; dan/atau
5. e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kurikulum.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum harus memperhatikan ketersediaan:
1. a.penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; dan
2. b.lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika terdapat:
1. a.pembentukan atau perubahan unit kerja;
2. b.peningkatan volume Beban Kerja;
3. c.Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum belum terisi atau lowong; dan/atau
4. d.Pengembang Kurikulum:
  1. 1.pindah unit kerja;
  2. 2.pindah ke dalam jabatan lain;
  3. 3.berhenti;
  4. 4.pensiun; atau
  5. 5.meninggal dunia.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 6

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:

a.analisis jabatan; dan
b.analisis Beban Kerja.

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berdasarkan indikator:

a.jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan Kurikulumnya;
b.ruang lingkup mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan
c.area Pengembangan Kurikulum nasional dan Kurikulum sesuai keadaan dan kebutuhan daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; jdih.kemdikbud.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi jdih.kemdikbud.go.id dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 903); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.
4.Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum. jdih.kemdikbud.go.id
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6.Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Kurikulum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum pada Instansi Pembina. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum terdiri atas:
1. a.Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
2. b.Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
3. c.Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
4. d.Pengembang Kurikulum Ahli Utama.
(2)Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang:
1. a.penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kurikulum;
2. b.pelaksanaan Pengembangan Kurikulum;
3. c.koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Kurikulum;
4. d.implementasi Kurikulum; dan/atau
5. e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kurikulum.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum harus memperhatikan ketersediaan:
1. a.penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; dan
2. b.lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika terdapat:
1. a.pembentukan atau perubahan unit kerja;
2. b.peningkatan volume Beban Kerja;
3. c.Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum belum terisi atau lowong; dan/atau
4. d.Pengembang Kurikulum:
  1. 1.pindah unit kerja;
  2. 2.pindah ke dalam jabatan lain;
  3. 3.berhenti;
  4. 4.pensiun; atau
  5. 5.meninggal dunia.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 6

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:

a.analisis jabatan; dan
b.analisis Beban Kerja.

Pasal 9

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berdasarkan indikator:

a.jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan Kurikulumnya;
b.ruang lingkup mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan
c.area Pengembangan Kurikulum nasional dan Kurikulum sesuai keadaan dan kebutuhan daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 5

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 5

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020